PEKANBARU -- Dewan meminta agar pemerintah bertindak tegas terhadap pangkalan nakal yang tidak menyalurkan gas elpiji 3 kilogram yang merupakan gas diperuntukan masyarakat miskin.

Hal itu disampaikan terkait langkanya dan sulitnya mendapatkan gas 3 kilogram, apalagi mahalnya gas elpiji 3 kilogram yang tembus mencapai Rp35 per tabung di tingkat pengecer. Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp18 ribu per tabung pada pangkalan . Namun, gas yang diperuntukan untuk masyarakat miskin susah didapat di pangkalan, karena sering kosong.

"Jadi, pemerintah harus bertindak tegas jika ditemukan pangkalan nakal yang menjual dan menjual tidak kepada masyarakat sasaran sesuai yang sudah diatur pemerintah," ungkap Suhardiman kepada wartawan kemarin.

Kelangkaan gas 3 kilogram ini sudah terjadi selama beberapa bulan belakangan. Menurut Suhardiman, kelangkaan gas 3 kilogram ini jelas menyusahkan masyarakat miskin yang tidak mampu, apalagi tidak mendapatkan gas 3 kilogram yang disubsidi pemerintah akan menambah beban biaya hidup masyarakat miskin.

"Jadi, perlu pengawasan dan tindakan tegas supaya penyaluran gas subsidi ini tepat sasaran dan benar-benar hanya diperuntukan untuk masyarakat miskin," tegas Suhardiman.

Menurut Politisi Hanura ini memeinta agar pemerintah kabupaten kota di Riau harus memeriksa pangkalan-pangkalan yang beroperasional di daerah mereka supaya menyalurkan gas sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

"Sehingga, jika ada ditemukan pemilik pangkalan yang nakal yang menjual tidak sesuai ketentuan, tindakan tegas harus dilakukan, bahkan sampai pencabutan izin," pungkas Suhardiman.**(rud)