BENGKALIS -- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) HT Zainuddin mengatakan, hingga saat ini belum ada rekrutmen atau penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

“Hingga setakat ini belum ada. Nanti kalau ada penerimaan PPPK akan kita diumumkan secara resmi di website BKPP. Mohon informasikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Kepala BKPP menjelaskan hal itu, ketika menjadi pembina apel pagi bersama di lingkungan Pemkab Bengkalis di halaman kantor Bupati Bengkalis, Senin, 4 Februari 2019.

Diingatkannya, jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengatakan saat ini di Pemkab Bengkalis ada penerimaan PPPK. Termasuk pegawai atau pejabat di Pemkab Bengkalis.

“Apalagi kalau sampai mengatakan bisa menjamin bisa memasukkan seseorang sebagai PPPK dan meminta imbalan jasa untuk itu. Jangan percaya itu. Hingga setakat ini tak ada penerimaan PPPK di Pemkab Bengkalis,” tegasnya.

Masih menurut HT Zainuddin, kalau pun nanti ada penerimaan PPPK, namun formasinya sangat terbatas. Hanya untuk tenaga pendidikan (guru), tenaga medis dan penyuluh pertanian.

“Hanya untuk tiga formasi itu saja. Tak ada rekrutmen untuk tenaga administrasi, sopir dan sebagainya,” imbuhnya.

Dan sambungnya, kalau pun nanti ada penerimaan PPPK, caranya sama dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu lalu.

“Jadi tidak sembarangan. Juga dilakukan secara ketat. Sama seperti penerimaan CPNS beberapa waktu lalu,” paparnya.

Sebelum itu, HT Zainuddin menjelaskan bahwa sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), antara PNS dan PPPK pada prinsipnya eksistensi keduanya sama. Namun untuk hak-hanya ada perbedaan.

“PPPK tidak berhak atas fasilitas serta tunjangan pensiun dan tunjangan hari tua,” jelas HT Zainuddin seraya mengatakan rekrutmen PPPK dapat dilakukan apabila anggaran untuk penggajian mereka ada dan diaokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sekedar informasi, hak PNS sebagai Pegawai ASN ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sedangkan hak PPPK diatur dalam Pasal 22 UU yang sama.

RSUD Bengkalis Perangkat Daerah yang bertugas sebagai penyelenggara apel bersama di lingkungan Pemkab Bengkalis tadi pagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis.

Sedang personil yang bertugas adalah Wadir Administrasi Umum dan Keuangan H Hasbul Maamar sebagai Perwira Upacara pada apel tanpa penaikan bendera Merah Putih tersebut.

Sedangkan bertindak sebagai Komandan Upacara Kepala Bidang Keperawatan H Ediyanto. Sementara Pembaca teks Panca Prasetya Korpri dan Pembawa Acara ditunaikan oleh Duma Sari Lubis dan Lisa Irdayani. Adapun Kepala Bagian Keuangan H Ahmad Toha sebagai cadangan Perwira Upacara.**(put)

Berita Lainnya

  • Rabu, 06 April 2016 - 00:00:00 WIB

    Pemkab Gelar Rapat Usulan Standar Honorium

    SIAK -- Untuk memastikan berapa sebenarnya yang akan dibayar terhadap tenaga honorer dan jasa, Pemerintah Kabupaten Siak  gelar rapat.  Dalam rapat tersebut dilakukan rekap usulan standar honorer yang harus dibayar dan juga terhadap jasa lainnya di lingkungan…

  • Rabu, 06 April 2016 - 00:00:00 WIB

    Pengangkatan Honorer dan PTT Menjadi PNS Mengacu Pada Simpeg

    PELALAWAN -- Berdasarkan surat kementerian kesehatan RI akan Ada pengangkatan bidan doktergigi dan dokter umum PTT pusat akan diangkat menjadi pns Daerah tahun 2016 ini.Meskipun demikian,pengangkatan menjadi PNS tetap akan mengacu pada Sistem Informasi Pegawai (Simpeg) secara online.

  • Selasa, 05 April 2016 - 00:00:00 WIB

    2017, Roda Pemerintahan di 25 Kelurahan Baru Berjalan

    PEKANBARU -- Diperkirakan 25 kelurahan hasil pemekaran baru bisa berjalan pada tahun depan. Pasalnya Peraturan Daerah (Perda) pemekaran kelurahan di kota Pekanbaru sedang diverifikasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. "Sekarang perdanya masih diverifikasi. Diperkirakan Kelurahan pemekaran baru bisa…

  • Selasa, 05 April 2016 - 00:00:00 WIB

    Plt Sekda Riau Jalani Penilaian Tahap III APN 2016

    JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Riau M Yafiz, Selasa 5 April 2016 siang di Bappenas RI berhadapan dengan tim Penilai dari Bappennas untuk melaksanakan Mekanisme Penilaian Anugrah Pangripta Nusantara (APN) 2016. APN 2016…

  • Selasa, 05 April 2016 - 00:00:00 WIB

    Masyarakat Rohil Mendukung Program Pemerintah

    BAGANSIAPIAPI -- Upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengangkat potensi Taman Wisata Baypark mendapat dukungan masyarakat. Pasalnya, masyarakat yang memiliki lahan setuju lahan dibebaskan. Penegasan itu disampaikan Camat Bangko, H Julianda. Ia mengatakan, bahwa masyarakat menyambut baik…

  • Senin, 04 April 2016 - 00:00:00 WIB

    Kontrak Pendamping Desa Dimulai Minggu Depan

    TEMBILAHAN -- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Yulizal mengatakan keputusan perpanjangan kontrak pendamping desa akan terealisasi dalam waktu dekat. "Pengajuan sudah kita lakukan dari Januari kemaren. Alhamdulillah sudah ada kejelasan, jika tidak ada halangan…

  • Senin, 04 April 2016 - 00:00:00 WIB

    Disnakertrans Dumai Surati Para Pihak

    Fadhly: Kita Minta Diselesaikan Secara Bi Partit

    DUMAI -- Managemen PT Sarana Sumatera Sekar Sakti (S4) diminta untuk menyelesaikan perselisihan industry antara perusahaan dengan pekerja yang merasa dirugikan. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan diselesaikan secara bipartit (dua belah pihak). "Kita akan melayangkan surat kepada…

  • Senin, 04 April 2016 - 00:00:00 WIB

    SK Penunjukan Tengku Mukhlis sebagai Plh Bupati Belum Turun

    PELALAWAN -- Hingga hari ini, Senin 4 April 2016 penunjukan Sekda Pelalawan H.Tengku Mukhlis MSi oleh Provinsi untuk menjabat sebagai Plh Bupati Pelalawan belum turun. Sementara itu, jabatan kepemimpinan HM Harris sebagai Bupati Pelalawan periode 2011- 2016…

  • Senin, 04 April 2016 - 00:00:00 WIB

    Irup Apel Senin Pagi

    Said Hasyim: SKPD Utamakan Kebutuhan dan Kepentingan Masyarakat

    SELATPANJANG -- Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menegaskan kepada seluruh Perangkat Daerah (SKPD) Kepulauan Meranti agar mengakomodir usulan–usulan masyarakat yang telah di usulkan dari Musrenbangdes sampai ke tingkat Musrenbang Kecamatan, di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Meranti waktu kemaren. …

  • Senin, 04 April 2016 - 00:00:00 WIB

    Ratusan PNS Siak Akan Diserahkan ke Provinsi

    SIAK -- Lebih dari 600 PNS yang selama ini mengabdi di Kabupaten Siak akan diserahkan ke Provinsi dan pusat. Ini dilakukan berdasarkan petunjuk dari UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait urusan wajib dan pilihan terhadap bidang yang ada. 

  • Sabtu, 02 April 2016 - 00:00:00 WIB

    ULP Siak Sudah Lelang 55 Paket Kegiatan

    SIAK -- Sebanyak 55 paket kegiatan untuk tahun anggaran 2016 ini telah dilakukan pelelangan oleh unit lelang proyek (ULP)Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. "Lelang itu sesuai dengan jadwal yang telah kita rencanakan. Terkait pelelangan proyek terhadap kegiatan yang…

  • Jumat, 01 April 2016 - 00:00:00 WIB

    Plt Gubri Minta ASN Tidak Pikirkan Soal Mutasi

    PEKANBARU -- Masalah politik, mutasi jabatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk tidak memikirkan. "Bapak/Ibuk ASN cukup lah hanya fokus pada penyelesaian pekerjaan yang ada, urusan seperti itu, biar saya dan tim…

  • Jumat, 01 April 2016 - 00:00:00 WIB

    SKPD Diminta Serahkan Laporan Pendataan Aset

    SIAK -- Walaupun waktu penyampaian sejumlah aset dimasing masing SKPD dilingkungan pemerintah  kabupaten siak telah  berakhir pada 28 Maret lalu ,akan tetapi sampai sekarang ini masih ada sejumlah aset yang belum dilaporkan . "Berdasarkan surat edaran yang…

  • Jumat, 01 April 2016 - 00:00:00 WIB

    ASN Pemprov Riau Diminta Tingkatkan Kompetensi

    PEKANBARU -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau ingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemprov Riau untuk terus meningkatkan kompetensi, ini sejalan dengan diberlakukannya pembolehan non pegawai melalui jalur Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) mengikuti seleksi untuk menduduki berbagai jabatan struktural. …

  • Kamis, 31 Maret 2016 - 00:00:00 WIB

    Wakil Walikota Pekanbaru Serahkan LKPD Tahun 2015 ke BPK RI

    PEKANBARU -- Kamis 31 Maret 2016, Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi menyerahkan  LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Pekanbaru tahun 2015 ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau (BPK RI). "Ini kewajiban pemerintah daerah setelah APBD disahkan," ungkap…

  • Kamis, 31 Maret 2016 - 00:00:00 WIB

    Bupati Siak Terima Anugerah TOP 99 Inovasi Publik

    SURABAYA -- Sempena kegiatan Simposium dan gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2016 di Surabaya, Bupati Siak Syamsuar terima anugerah TOP 99 Inovasi Publik Nasional Tahun 2016 dari Menteri PAN RB Yudhi Chrisnandi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan…

  • Kamis, 31 Maret 2016 - 00:00:00 WIB

    Pemkab Rohil akan Lebur Dispenda ke Dalam BPKAD

    BAGANSIAPIAPI -- Dalam rangka untuk menghemat anggaran pasca terjadinya defisit, pemerintah kabupaten (pemkab) Rokan Hilir (Rohil) sangat perlu mengambil kebijakan dengan merampingkan Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) yang ada. Kebijakan ini dinilai sangat perlu diambil oleh pemkab Rohil mengingat tahun 2016 ini terjadinya defisit anggaran. 

  • Kamis, 31 Maret 2016 - 00:00:00 WIB

    Pencairan ADD 66 Milyar Menunggu Perbup

    PELALAWAN -- Dalam waktu dekat, Dana Desa bagi Kabupaten Pelalawan dengan alokasi sebesar Rp 66 Milyar lebih akan digelontorkan ke 104 desa yang ada di daerah ini. Saat ini, ADD tersebut tengah dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup)-nya dulu. …

  • Kamis, 31 Maret 2016 - 00:00:00 WIB

    BP3RP Serahkankan Berkas Usulan Pemekaran Riau Pesisir

    PEKANBARU -- Gaung perjuangan pembentukan Propinsi Riau Pesisir kembali menggema. Sejumlah elemen tokoh masyarakat dari 5 kabupaten dan kota yang berada di wilayah pesisir menggelar pertemuan dan membahas usulan daerah otonomi baru bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, Kamis 31 Maret 2016, di Pekanbaru. …

  • Rabu, 30 Maret 2016 - 00:00:00 WIB

    Bupati Harris Serahkan LAKIP Pelalawan tahun 2015 ke Menpan RB

    JAKARTA -- Bupati Pelalawan HM Harris menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Lakip) langsung kepada  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi diruang kerjanya, di Jakarta, Rabu 30 Maret 2016. …

Gaungriau © 2017 All rights reserved