PEKANBARU -- Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin merembet ke daerah. Di Pekanbaru (DPC PPP) sendiri dua kepengurusan partai berlambang Ka’bah sudah terjadi dengan terpajangnya baliho di sejumlah titik di jalanan.
Dualisme kepengurusan PPP merupakan imbas dari konflik internal yang terjadi di pengurus pusat. Dua kubu kepengurusan mengklaim yang paling sah memegang kepemimpinan PPP, yakni kubu hasil Muktamar Surabaya yang diketuai Romahurmuziy dan kubu hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz.
Untuk meredam agar kepengurusan PPP yang ada di daerah, khususnya di DPC PPP Kota Pekanbaru, Ketua Bidang Koordinator Wilayah PPP Riau-Kepri, Sahrial Agamas, kepada wartawan saat berkunjung ke Pekanbaru Minggu 15 Nopember 2015 malam kemarin menyatakan, hingga kini belum ada keputusan final siapa yang sah memegang kepemimpinan PPP pusat.
Namun yang pastinya, Meski muncul tanda-tanda ada dualisme juga di daerah, ditegaskan kader PPP di daerah harus tetap ciptakan suasana tetap kondusif.
"Di Pekanbaru, SK Ketua DPC PPP masih saudara H Said Usman, belum ada perubahan, tidak ada yang berubah sampai kini," ujarnya.
Sahrial Agamas yakin jika nanti sudah ada keputusan final ihwal PPP yang sah maka para kader dan pengurus PPP akan bersatu kembali.
Selain di Pekanbarau katanya, ada isu pengantian ketua DPP, Sahrial mengatakan sebelum kunjungan ke daerah dilakukan, Ketua Djon Fariz, menginstruksikan tidak boleh ada pemecatan apapun, termasuk konsolidasi di PPP, karena tidak dibenarkan dan tidak ada penggantian SK.
"DPP meminta agar daerah tidak boleh ragu, meskipun ada bermunculan aksesoris lain seperti spanduk, dan saya ingin meredam masalah ini biar jelas kader di Pekanbaru, sebab tidak segampang itu terjadi perubahan, karena PPP sendiri memiliki mekanisme," tuturnya.**(dwi)
