BAGANSIAPIAPI -- DPRD Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat paripurna penyampaian Pansus LPP APBD 2014 sekaligus pengambilan keputusan dan penandatanganan KUPA dan PPASP 2015. Selanjutnya penyampaian nota keuangan RAPBD Perubahan kabupaten Rokan Hilir.
Rapat berlangsung d ruang sidang utama DPRD yang dihadiri oleh Bupati Rohil, H Suyatno, Wakil Bupati Erianda SE, Plt Sekda pimpinan DPRD beserta wakil Ketua DPRD, Asisten, Kepala Badan dan Dinas.
Dalam laporannya, Ketua LPP APBD, Ucok Mukhtar memaparkan sejumlah persoalan yaitu tentang pendapatan asli daerah (PAD) Rohil tidak memehuhi target, lemahnya belanja modal, inventarisasi yang belum naik, serta penarikan aset bergerak, dan penghapusan piutang pajak.
Menanggapi laporan yang disampaikan Ketua Pansus, TAPD memberikan tanggapan bahwa masalah PAD fluktuatif tetap akan ditingkatkan pada pos tertentu, dan ada penambahan pos yang lainnya. Namun dalam 6 bulan kedepan akan bertambah 103 miliar. TAPD berkomitmen akan bekerja keras agar target PAD tercapai pada 2016.
Menyikapi itu, Pansus LPP meminta agar pemerintah daerah (pemda) menggali potensi, bersikap proaktif, kreatif, dan infovatif,menyikapi agar realisasi belanja modal tidak lebih kecil dan porses lelang bisa cepat, mengurangi belanja barang pada item tertentu supaya postur APBD lebih sehat.
“Hasil BPK RI kiranya bisa menjadi pertimbangan untuk mendapatkan opini WTP dan berharap belanja modal terealisasi dengan baik,” ujar Ucok Mukhtar.
Ketua Pansus LPP APBD TA 2014 dan fraksi-fraksi menyetujui Ranperda LPP APBD TA 2014 telah memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bisa disetujui.
Namun demikian, fraksi-fraksi menyarankan diantaranya agar SKPD meningkatkan capaian kinerja, mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas), serius menerapkan Standar Akuntansi Pemerintan Berbasis Akrual, mempercepat tender, segera menyerahkan KUA PPAS 2016 agar pembahasan tepat waktu.
Disamaping itu, Pansus juga meminta Pemkab Rohil agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, mulai dari mempercepat revitalisasi aset, sisa uang terlambat disetor, penyaluran bansos Rp5,6 miliar tidak tertib, penghapusan piutang pajak Rp5,4 miliar, penataan aset yang tidak diyakini kebenarannya yang hanya Rp3,8 triliun lebih, sampai penyertaan modal Rp49,3 miliar lebih yang belum disertai perda.
Bupati Rohil H Suyatno menyampaikan pihaknya menerima masukan dan saran yang disampiakan pansus dan fraksi dlaam mengoptimalkann kebijakan penggunaan anggaran, sehingga kedepan mendapat predikat WTP. “Untuk itu kita meminta kerjasama antara pemerintah kabupaten Rohil dengan DPRD Rohil yang sudah terjalin selama ini,” pungkasnya.**(Adv/Us)
Rapat berlangsung d ruang sidang utama DPRD yang dihadiri oleh Bupati Rohil, H Suyatno, Wakil Bupati Erianda SE, Plt Sekda pimpinan DPRD beserta wakil Ketua DPRD, Asisten, Kepala Badan dan Dinas.
Dalam laporannya, Ketua LPP APBD, Ucok Mukhtar memaparkan sejumlah persoalan yaitu tentang pendapatan asli daerah (PAD) Rohil tidak memehuhi target, lemahnya belanja modal, inventarisasi yang belum naik, serta penarikan aset bergerak, dan penghapusan piutang pajak.
Menanggapi laporan yang disampaikan Ketua Pansus, TAPD memberikan tanggapan bahwa masalah PAD fluktuatif tetap akan ditingkatkan pada pos tertentu, dan ada penambahan pos yang lainnya. Namun dalam 6 bulan kedepan akan bertambah 103 miliar. TAPD berkomitmen akan bekerja keras agar target PAD tercapai pada 2016.
Menyikapi itu, Pansus LPP meminta agar pemerintah daerah (pemda) menggali potensi, bersikap proaktif, kreatif, dan infovatif,menyikapi agar realisasi belanja modal tidak lebih kecil dan porses lelang bisa cepat, mengurangi belanja barang pada item tertentu supaya postur APBD lebih sehat.
“Hasil BPK RI kiranya bisa menjadi pertimbangan untuk mendapatkan opini WTP dan berharap belanja modal terealisasi dengan baik,” ujar Ucok Mukhtar.
Ketua Pansus LPP APBD TA 2014 dan fraksi-fraksi menyetujui Ranperda LPP APBD TA 2014 telah memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bisa disetujui.
Namun demikian, fraksi-fraksi menyarankan diantaranya agar SKPD meningkatkan capaian kinerja, mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas), serius menerapkan Standar Akuntansi Pemerintan Berbasis Akrual, mempercepat tender, segera menyerahkan KUA PPAS 2016 agar pembahasan tepat waktu.
Disamaping itu, Pansus juga meminta Pemkab Rohil agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, mulai dari mempercepat revitalisasi aset, sisa uang terlambat disetor, penyaluran bansos Rp5,6 miliar tidak tertib, penghapusan piutang pajak Rp5,4 miliar, penataan aset yang tidak diyakini kebenarannya yang hanya Rp3,8 triliun lebih, sampai penyertaan modal Rp49,3 miliar lebih yang belum disertai perda.
Bupati Rohil H Suyatno menyampaikan pihaknya menerima masukan dan saran yang disampiakan pansus dan fraksi dlaam mengoptimalkann kebijakan penggunaan anggaran, sehingga kedepan mendapat predikat WTP. “Untuk itu kita meminta kerjasama antara pemerintah kabupaten Rohil dengan DPRD Rohil yang sudah terjalin selama ini,” pungkasnya.**(Adv/Us)
