BAGANSIAPIAPI - Pansus III telah menuntaskan kerja dari pembahasan tiga rancangan peraturan daerah yang menjadi tugas pansus III. Ranperda pun telah diberikan kepada pimpinan DPRD Rohil.
Adapun ketiga ranperda itu, (1).Ranperda tentang perubahan peraturan daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang kerja Sama kepenghuluan. (2).Ranperda tentang perubahan peraturan daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan kepenghuluan dan perubahan status Kelurahan menjadi kepenghuluan (3).Ranperda tentang pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
Diakui Ketua Pansus III, H Jaerli Silalahi, ketiga ranperda yakni sudah dimasukkan ke pada pimpinan DPDR Rohil. “Ketiga ranperda tersebut kita sudah kirim ke pimpinan DPRD namun beelum ada yang terealisasi (disahkan),” ujar Jaerli Silalahi, Senin 12 Oktober 2015 lalu.
Satu dari ketiga ranperda tersebut, khusus ranperda perubahan status Kelurahan menjadi kepenghuluan harus benar-benar mendapat perhatian. Pasalnya di Kelurahan Balai Jaya Kota kecamatan Balai Jaya (kelurahan yang akan diubah menjadi Kepenghuluan) harus direalisasi.
Menurutnya, selayaknya Kelurahan Balai Jaya Kota diubah menjadi Kepenghuluan mengingat letak geografisnyaa sudah tidak sesuai. “Sudah tidak sesuai dengan Kelurahan, dimana lebih luas perkebunan daripada luas wilayah tempat tinggal penduduk. Notabennya luas wilayah lebih kurang (Balay Jaya Kota) 12000 hektar dan dikelilingi perkebunan 14000 ribu hektar dan ini dinilai sangat tidak layak jadi kelurahan, ditambah lagi tidak mendapatkan ADD,” paparnya.
Parahnya lagi, tambah Jaerli Silalahi, berjalan lima tahun, kelurahan ini tidak satupun mendapat bantuan pembanguan. “Tidak ada satupun bangunan yang masuk ke Kelurahan Balai Jaya Kota,” sebutnya.
Jaerli mempertanyakan, kenapa dahulu daerah tersebut dipaksakan menjadi kelurahan. “Kami berharap pemerintah kabupaten mengecek ulang agar kelurahan ini bisa dijadikan kepenghuluan, dan pada dasarnya masyarakat kelurahan Balai Jaya Kota menginginkan dirubah jadi Kepenghuluan,” pungkasnya.**(Adv/Us)
Adapun ketiga ranperda itu, (1).Ranperda tentang perubahan peraturan daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang kerja Sama kepenghuluan. (2).Ranperda tentang perubahan peraturan daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan kepenghuluan dan perubahan status Kelurahan menjadi kepenghuluan (3).Ranperda tentang pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
Diakui Ketua Pansus III, H Jaerli Silalahi, ketiga ranperda yakni sudah dimasukkan ke pada pimpinan DPDR Rohil. “Ketiga ranperda tersebut kita sudah kirim ke pimpinan DPRD namun beelum ada yang terealisasi (disahkan),” ujar Jaerli Silalahi, Senin 12 Oktober 2015 lalu.
Satu dari ketiga ranperda tersebut, khusus ranperda perubahan status Kelurahan menjadi kepenghuluan harus benar-benar mendapat perhatian. Pasalnya di Kelurahan Balai Jaya Kota kecamatan Balai Jaya (kelurahan yang akan diubah menjadi Kepenghuluan) harus direalisasi.
Menurutnya, selayaknya Kelurahan Balai Jaya Kota diubah menjadi Kepenghuluan mengingat letak geografisnyaa sudah tidak sesuai. “Sudah tidak sesuai dengan Kelurahan, dimana lebih luas perkebunan daripada luas wilayah tempat tinggal penduduk. Notabennya luas wilayah lebih kurang (Balay Jaya Kota) 12000 hektar dan dikelilingi perkebunan 14000 ribu hektar dan ini dinilai sangat tidak layak jadi kelurahan, ditambah lagi tidak mendapatkan ADD,” paparnya.
Parahnya lagi, tambah Jaerli Silalahi, berjalan lima tahun, kelurahan ini tidak satupun mendapat bantuan pembanguan. “Tidak ada satupun bangunan yang masuk ke Kelurahan Balai Jaya Kota,” sebutnya.
Jaerli mempertanyakan, kenapa dahulu daerah tersebut dipaksakan menjadi kelurahan. “Kami berharap pemerintah kabupaten mengecek ulang agar kelurahan ini bisa dijadikan kepenghuluan, dan pada dasarnya masyarakat kelurahan Balai Jaya Kota menginginkan dirubah jadi Kepenghuluan,” pungkasnya.**(Adv/Us)
