BAGANSIAPIAPI -- Sekretaris Komisi D DPRD Rokan Hilir, Suryati mengatakan pihaknya segera membahas berbagai terobosan guna mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan menyangkut pemerataan guru yang ada di kabupaten Rohil.
"Memang untuk pemerataan guru ini menjadi persoalan yang serius dan perlu mendapatkan perhatian semua pihak," ujar Suryati, Rabu 17 Nopember 2015 di Bagansiapiapi.
Komisi D tegasnya akan membahas untuk penempatan guru termasuk membahas sistim pembayaran daerah dengan mengundang dinas pendidikan dan badan kepegawaian.
"Kemarin, kami sudah hearing bersama dinas terkait, untuk membicarakan sistim pembayaran gaji guru semua tingkatan baik pegawai dan honor, serta membicarakan bagaimana untuk pemerataan," kata Suryati.
Dikatakan, pembicaraan lanjutan hearing ini karena menyangkut hasil Ujian Nasional (UN) siswa/siswi yang kurang memuaskan, sehingga komisi D memandang perlunya dilakukan pendataan ulang terhadap guru secara menyeluruh.
"Kita melihat apakah ada keterkaitan kualitas guru, sistim pembayaran gaji dan pemerataan guru didaerah yang berpengaruh terhadap motivasi guru mengajar disekolah. Nah, jika ada keterkaitan maka akan dicari solusinya bersama," ungkapnya.
Oleh karena itu, dinas pendidikan dan kepegawaian dan berkordinasi terkait masalah pemerataan guru honor dan pegawai ke daerah. Dengan demikian, kedepan hasil dan mutu pendidikan dapat lebih baik.
"Jika kendalanya kekurangan guru didaerah, maka perlu dilakukan mutasi bagi guru yang lebih dominan banyak diperkotaan. Dan tidak ada alasan bagi guru untuk menolaknya," ujar politisi dari PAN ini.
Ia juga mengomentari, kurangnya guru bidang studi tertentu dalam dibeberapa sekolah didaerah, hal itu membuat guru bersangkutan harus menguasai seluruh materi mata pelajaran.
"Saya pikir kurang efektif pendidikan yang demikian, apalagi Rohil memiliki enam ribu lebih guru dari berbagai ilmu bidang studi. Jika penempatannya efektif dilakukan saya yakin kualitas pendidikan lebih baik," katanya.**(Adv/Us)
