TEMBILAHAN -- Pasca keluarnya SK Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar yang menunjuk Hj Septina Primawati untuk menggantikan Suparman sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau, DPD I Golkar belum menindaklanjuti hingga saat ini. Kondisi itu dipandang sebagai penghinaan terhadap masyarakat Inhil.
Pernyataan itu tercetus dari mulut Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri (Peran), Firmansyah kepada media ini, Kamis, 31 Desember 2015. Dijelaskannya, Hj Septina adalah anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Inhil. Artinya yang bersangkutan mewakili Inhil dalam kancah politik di Provinsi.
"Kalau memang sampai sekarang Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman belum juga memproses SK penunjukan Septina sebagai Ketua DPRD Riau, ini sangat keterlaluan. Ini bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap masyarakat Inhil secara keseluruhan," ujarnya.
Tambah mantan ketua BEM STAI Auliaurrasyidin Tembilahan ini, padahal untuk diketahui, pada Pileg kemarin Septina meraih suara terbanyak dari seluruh anggota DPRD dari Dapil Inhil. Itu menandakan bahwa masyarakat Inhil menaruh banyak harapa pada sosok yang bersangkutan.
Apa yang diperbuat Plt menurutnya, bentuk dari pola pikir yang picik dan ketakutan yang berlebihan. Jangan hanya perseteruan politik masa lalu, menjadikan masyarakat Inhil korban dari itu semua.
"Sudah lah selama ini semua pejabat Inhil dipangkas habis, kita diam saja karena itu memang hak prerogatif Plt. Tapi kalau sudah persoalan seperti Ketua DPRD dimana SK DPP Golkar sudah ada, kita wajib melawan ketidakadilan ini," ujarnya.
Firmansyah menambahkan, apa yang dilakukan Plt tidak hanya melecehkan warga Inhil, tapi masyarakat Rohul. Septina adalah puteri Rohul, dimana orang tuanya punya peran besar dalam sejarah Provinsi ini.
"Saya mengajak saudara saya di Rohul, kita harus berontak atas perbuatan ini. Minimal untuk jangan memilih Plt sekarang kalau kembali maju pada Pilkada mendatang," kata Firmansyah.**(suf)
Pernyataan itu tercetus dari mulut Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri (Peran), Firmansyah kepada media ini, Kamis, 31 Desember 2015. Dijelaskannya, Hj Septina adalah anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Inhil. Artinya yang bersangkutan mewakili Inhil dalam kancah politik di Provinsi.
"Kalau memang sampai sekarang Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman belum juga memproses SK penunjukan Septina sebagai Ketua DPRD Riau, ini sangat keterlaluan. Ini bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap masyarakat Inhil secara keseluruhan," ujarnya.
Tambah mantan ketua BEM STAI Auliaurrasyidin Tembilahan ini, padahal untuk diketahui, pada Pileg kemarin Septina meraih suara terbanyak dari seluruh anggota DPRD dari Dapil Inhil. Itu menandakan bahwa masyarakat Inhil menaruh banyak harapa pada sosok yang bersangkutan.
Apa yang diperbuat Plt menurutnya, bentuk dari pola pikir yang picik dan ketakutan yang berlebihan. Jangan hanya perseteruan politik masa lalu, menjadikan masyarakat Inhil korban dari itu semua.
"Sudah lah selama ini semua pejabat Inhil dipangkas habis, kita diam saja karena itu memang hak prerogatif Plt. Tapi kalau sudah persoalan seperti Ketua DPRD dimana SK DPP Golkar sudah ada, kita wajib melawan ketidakadilan ini," ujarnya.
Firmansyah menambahkan, apa yang dilakukan Plt tidak hanya melecehkan warga Inhil, tapi masyarakat Rohul. Septina adalah puteri Rohul, dimana orang tuanya punya peran besar dalam sejarah Provinsi ini.
"Saya mengajak saudara saya di Rohul, kita harus berontak atas perbuatan ini. Minimal untuk jangan memilih Plt sekarang kalau kembali maju pada Pilkada mendatang," kata Firmansyah.**(suf)
