PELALAWAN -- Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan H Abdullah AMd mendukung langkah Pemkab Pelalawan melakukan efisiensi anggran. Dimana efisiensi adalah satu satunya jalan yang bisa dilakukan menindaklanjuti turunnya DBH mencapai Rp 300 Milyar, serta menjaga pertumbuhan ekonomi 2016.
Menurut Abdullah, efisiensi anggran bukan hanya soal honor, melainkan program - program lain yang tidak mendesak dan prioritas.Khusus untuk efisiensi tenaga honor, Kepala SKPD mesti real melakukan evaluasi.
"Silahkan efisiensi yang sering tidak masuk dan tidak disiplin. Sebab itu berarti mereka punya usaha lain yang bisa menunjang kehidupannya," papar Abdullah yang juga Sekretaris Fraksi Madani DPRD Pelalawan ini kepada media ini, Rabu 3 Februari 2016.
Dikatakan Abdullah, disaat kebijakan tidak populer ini harus dilaksanakan, maka efisiensi harus tepat sasaran." Jangan sebaliknya, mengefisiensi yang rajin bekerja dan berkualitas. Penyimpangan terhadap efisiensi ini yang akan menimbulkan masalah," ucapnya.
Dilanjutkan Abdullah,hampir seluruh fraksi di DPRD menyampaikan didalam pandangan fraksi tentang evaluasi tenaga honor ini pada tahun 2015." Jadi efisiensi memang dibutuhkan,tapi bukan karena pilkada,melainkan karena kinerja.
Abdullah memastikan Dewan akan memantau pelaksanaan efisiensi anggaran oleh Pemkab Pelalawan dilapangan." Kita akan awasi dan memantau seluruh pelaksanaan program Pemkab terkait soal efisiensi anggran ini.Pengurangan anggran DBH tentu sangat berpengaruh terhadap anggaran.
Oleh karenanya tidak ada lagi program-program yang sifatnya pemborosan.Efisensi anggaran merupakan langkah tepat guna menjaga kestabilan anggaran yang ada serta menjaga pertumbuhan ekonomi 2016," tutupnya.**(ham)
