RENGAT -- Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto akan menjadwalkan pertemuan dengan seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Inhu terkait penggunaan dana desa tahun 2016.
Pertemuan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada BPD sehingga pemanfaatan dana desa dapat diawasi lebih optimal dan transparan.
Penegasan ini disampaikan Bupati H Yopi Arianto usai mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) pembangunan dan pemberdayaan desa dan evaluasi penggunaan dana desa tahun 2015 serta persiapan penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2016.
Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, H Jusuf Kalla di Assembly Hall Bidakara Hotel Jakarta, Senin 22 Februari 2016.
“Peran BPD sangat penting dalam pengawasan penggunaan dana desa, sehingga BPD juga harus memahami aturan penggunaan dana desa,” tegas Bupati H Yopi Arianto.
Bupati juga mengingatkan kepala desa agar benar-benar memanfaatkan dana desa yang diterima semata-mata untuk peningkatan pembangunan infrastuktur yang menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur dilakukan melalui mekanisme padat karya.
“Saya ingatkan kepala desa agar berkonsultasi dengan intansi terkait jika dalam pemanfaatan dana desa masih terdapat keraguan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga telah memerintahkan instansi terkait di lingkungan Pemkab Inhu selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa saling bersinergi dan menyesuaikan dengan peraturan baru, sehingga dapat langsung di sosialisasikan ke seluruh desa.**(ali)
