PEKANBARU -- Gaung perjuangan pembentukan Propinsi Riau Pesisir kembali menggema. Sejumlah elemen tokoh masyarakat dari 5 kabupaten dan kota yang berada di wilayah pesisir menggelar pertemuan dan membahas usulan daerah otonomi baru bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, Kamis 31 Maret 2016, di Pekanbaru. 

Sementara itu, daerah yang sudah menyatakan akan bergabung dengan pemerintahan Riau pesisir, ada lima kabupaten/kota dari 12 kabupaten/kota yang ada. Daerah tersebut yakni, Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.

Ketua Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Riau Pesisir (BP3RP), Asri Auzar dalam kata sambutannya menyebutkan pertemun yang dilakukan ini membahas kelajutan pembentukan Provinsi Riau Pesisir pasca Musyawarah Besar (Mubes) tahun lalu. "Hari ini (kemarin) kita menyerahkan berkas draf berkaitan pemekaran ini dilakukan,"ujar Anggota DPRD Riau Fraksi Demokrat ini.

Pemekaran ini diusulkan, kata Asri, bukan unyuk memisahkan diri dari Provinsi induk, akan tetapi ingin mempersatukan Negara Republik Indonesia (NKRI). " Hal ini bukan karena pemikiran ketidakpuasan kita terhadap Pemerintahan Riau. Tetapi kita ingin memekarkan diri karena ingin daerah kita berkembangm,"ujarnya.

Sebab dilihat daerah pemekaran, bisa membangun daerah sendiri dengan SDM dan SDA yang ada, sehingga daerahnya sudah maju dari sebelum dimekarkan. Apalagi, sesuai dengan program Presiden Jokowi yang memiliki program nawacita untuk mengembangkan daerah yang berbatas langsung dengan kemafritiman.

Sementara Lukman Edy selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI sangat mendukung penuh dengan pemekaran Provinsi Riau Pesisir. Apalagi melihat keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daetah pemekaran Provinsi induknya yakni provinsi Riau.  

"Saya menjadi saksi beberapa tahun lalu pembentukan Probinsi Kepri dengan berbagai banyak aral melintang sehingga terbentuklah Provinsi Kepri saat ini. Dan keberhasilan provinsi dengan geografis kemaritiman bisa kita sebagai provinsi pemekaran terbaik di pembangunan ekonominya,"ujar Lukman.

Dirinya sangat optimis jika usulah daerah pemekaran Riau Pesisir ini bisa terlaksana setelah dirinya menerima usulan berkas tersebut. Setelah menerima berkas tersebut akan diajukan komisi II dan akan dibahas bersama Daerah otonomi baru yang akan dimekarkan. 

"Namun berkas ini dengan catatan harus dilengkapi seperti kepetinganstartegis daerah perbatasan. Dimana Riau pesisir yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga termasuk problematika yang ada seperti pelabuhan tikus, radikalisme, narkoba, agar Riau Pesisir menjadi perhatian kita,"sebutnya

Tak  hanya soal berkas yang harus ditambah, soal alur DOB persiapan menuju ke DOB defenitif juga harus diperhatikan, disesuaikan dengan faktual di daerah, yaitu berkenaan dengan pemenuhan syarat administratif. Ditemukan banyak kendala calon DOB yang tidak lengkap syarat administratifnya gara-gara kepala daerah induk tidak mau mendukung. Ini jelas menimbulkan masalah, walaupun daerah tersebut sudah layak secara potensi. 

"Oleh sebab itu syarat ini tidak menjadi mutlak ketika penetapan DOB persiapan. Yang utama dalam menentukan DOB persiapan adalah kelayakan potensinya. Syarat administratif seperti ini bisa disusulkan didalam evaluasi selama 3 tahun tersebut," terangnya.

Turut hadir tokoh masyarakat Riau Pesisir,  Anggota DPRD Riau dan Akademisi. Diujung acara, BP3RP menyerahkan berkas  serta pendatangan kerjasama dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI terkait DOB pemekaran.**(rls)