BAGANSIAPIAPI -- Bertempat di gedung serbaguna Bagansiapi-api Kamis 9 maret 2017 siang, Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno membuka secara resmi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan RKPD tahun 2017.
 
Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Wabup Djamaludin, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Kajari Bagansiapiapi, Kepala Bappeda Riau Rahmad Rahim,Kapolres AKBP Henry Posma Lubis, SIK, MH,Sekda Sekda Surya Arfan,Anggota DPRD Provinsi Riau, Firdaus, SE, para kepala SKPD, camat dan kepala desa se Rohil.
 
Dalam sambutan, Bupati Suyatno mengungkapkan rasa pesimis terhadap pengurangan anggaran yang terjadi (defisit, red), sehingga perlu solusi agar pembangunan di Rokan Hilir tetap bisa berjalan melalui APBD Provinsi Riau dan APBN.Menurut Bupati,salah satu solusi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus giat mencari dana melalui APBD Provinsi Riau dan pusat.

Bupati memberi apresiasi atas kepedulian Pemerintah Provinsi Riau dan anggota DPRD Provinsi Riau dapil Rohil yang terus berjuang mendapatkan anggaran. “Anggaran untuk Rohil memang cukup besar dari Provinsi Riau,” ungkapnya.

Terkait besarnya porsi anggaran untuk Rohil dibandingkan kabupaten/kota lain menurut Kepala Bappeda Provinsi Riau, Rahmad Rahim dikarenakan sesuai kebutuhan. Rohil ditengah pengurangan anggaran hampir separoh menjadi perhatian khusus dari Provinsi.

Menurut Bupati,dalam musrenbang ini ia mengharapkan masyarakat agar proaktif dalam memberikan pemikiran ,dukungan dan sekaligus dan pemahaman dan kesepakatan bersama dalam upayam mengimplementasikan kebijakan ,Bupati mengharapkan kepada anggota DPRD masing-masing dapil untuk memanfaatkan dan dapat menggali aspirasi yang akan menjadi prioritas dalam pemabngunan,"imbuhnya.

Sementara Kepala bapeda Rohil Job Kurniawan mengatakan bahwa dalam RKPD di tahun 2018, fokus ke empat program, yakni Meningkatkan SDM menuju yang unggul, disini bagaimana kita melakukan pembinaan sekolah SD,SMP dan SMA. Selanjutnya meningkatkan kesehatan. Lalu, Ketenaga kerjaan keahlian tenaga kerjanya, dan yang keempat menata OPD di pemerintahan yang awalnya 34 menjadi 25.