PEKANBARU -- Gaungriau.com -- Ratusan massa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia melakukan aksi demo di depan pagar gedung DPRD Riau, Senin 2 April 2018. Mereka menolak kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI pembatasan 1 Nomor KTP untuk tiga kartu seluler. Karena, kebijakan Kementersebut jelas merugikan pedagang pulsa dan kartu seluler.

Koordinator Lapangan (Korlap) Wahyudi mengungkapkan, Kebijakan Kemenkominfo mengeluarkan peraturan yang membatasi penggunaan kartu perdana secara mandiri hanya sebanyak 3 buah untuk registrsi 1 KTP. Kita semua pedagang pulsa sangat mendukung registrasi sesuai kk dan KTP.
"Tapi kami dengan tegas menolak pembatasan 1 NIK 3 kartu," tegas Wahyudi dalam orasinya.

Demonstran menilai kartu perdana khususnya kartu perdana internet, harganya jauh lebih murah dari pada isi pulsa internet. Dengan adanya pembatasan tersebut maka akan berakibat pada, pertama paket data/ kuota data internet akan naik tajam karena pembatasan registrasi 1 NIK 3 kartu, akan membatasi produksi paket data yang selama ini kita nikmati dengan harga murah. Harga murah tsb didapat karena setiap operator akan produksi banyak dan saling bersaing dan kita sebagai konsumen diuntungkan dengan murahnya pengeluaran kita untuk berkomunikasi dan menggunakan Internet.

"Dengan pembatasan internet murah tidak bisa banyak diproduksi dan akan menyebabkan harga kuota naik," serunya lagi.

Kedua, dampak kebijakan pembatasan tersebut maka semakin tinggi pengeluaran karena banyak paket data dan pulsa menjadi barang pokok masyarakat dan maka dengan adanya aturan tersebut, mengakibatkan makin banyak pengeluaran yang kita keluarkan," ujar Wahyudi.

Kemudian, jika harga sudah mahal daya beli akan menurun dari pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari berdagang perdana data akan menutup usahanya maka 5 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari usaha ini berakibat menjadi pengangguran massal dan efek negatifnya sangat besar dan akan sangat berasa bagi semua.

"Maka dengan ini kami berharap dukungan dari masyarakat untuk memprotes kebijakan yang sama sekali tidak pro rakyat, kita ingin bangsa ini maju kalau semua serba mahal, maka anak-anak kita akan susah mendapatkan informasi," tandas Wahyudi.

Dalam aksi penolakan kebijakan Kemenkomifo tersebut, demonstran membawa keranda mayat yang bertuliskan nama Menteri Kemenkominfo RI Rudi Antara.** (rud)