• H Suyatno

BAGANSIAPIAPI -- Pemkab Rohil bersama DPRD Rohil pada akhir Desember 2015 kemarin telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rohil 2016. APBD Rohil 2016 yang disahkan itu Rp2,696 triliun.

Penerimaan daerah Rohil, masih tergantung dengan penerimaan di sektor dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, penerimaan dana perimbangan dari pusat sering telat.

"Hanya masalahnya, ini hepeng (dana perimbangan) dari pusat selalu lambat (diterima Rohil),"kata Bupati H Suyatno, pada Sosialisasi UU No. 43/2007 Tentang Perpustakaan, yang dilangsungkan di Gedung Nasional, Bagansiapiapi, beberapa waktu lalu.

Sebagai mana diketahui, kata Bupati, APBD Rohil 2016 telah disahkan Rp2,6 triliun. Bupati berharap dengan cepat pula penerimaan dana perimbangan dari pusat, maka cepat pula bergerak pembangunan Rohil.

"Cepat, jangan lambat-lambat, agar masyarakat dapat menikmati pembangunan, dan Rohil bisa dengan cepat pula bergerak maju," jelas Bupati Suyatno.

Sebagai mana diketahui pula, APBD Rohil 2016 tersebut telah diajukan dan disampaikan ke Tim Verifikasi Pemkprov Riau, guna dilakukan verifikasi dan penyempurnaan.

Bupati Rohil H Suyatno menyampaikan agar proses pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dan direncanakan di dalam APBD Rohil 2016, seperti pelelangan, dapat segera dilakukan persiapannya. "Dengan demikian APBD 2016 diharapkan akan mulai dapat dilaksanakan pada April ini," jelas Bupati.

Agar APBD Rohil 2016 tersebut bisa dijalankan sebagai mana waktu yang ditaregetkan, Bupati H Suyatno berharap APBD Rohil 2016 tersebut dapat segera dibahas Tim Verifikasi Pemprov Riau agar dapat pula dengan segera di setujui Gubernur Riau.

"Saya berharap proses (persetujuan) APBD 2016 ini cepat, dan kabupaten lainnya juga sama-sama menggesahkan APBD-nya pada Desember," tutur Bupati H Suyatno.

Sukses pelaksanaan dan besarnya serapan APBD Rohil 2016 mendatang, jelas Bupati, kini tergantung dengan kerja keras Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rekanan, masyarakat dan lainnya. "Sekarang tergantung dengan kerja keras kita," jelasnya.**(adv/humas/Us)