RENGAT -- Kabupaten Indragiri Hulu berhasil meraih penghargaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik keempat tingkat nasional tahun 2016. Penghargaan ini di terima langsung Bupati Inhu H Yopi Arianto dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Franky Sibarani di Gedung Nusantara Auditorium BKPM RI Jakarta, Senin 30 Mei 2016.
Pemberian penghargaan penyelenggaraan PTSP ini merupakan program BKPM sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan layanan perizinan investasi di daerah, baik Provinsi, Kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Hampir setiap tahun Kabupaten Inhu selalu meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional tersebut.
Terpilihnya Inhu sebagai salah satu kabupaten terbaik berdasarkan penilaian oleh tim BKPM RI melalui beberapa tahapan seleksi mulai dari survey, presentase dan uji petik oleh tim penilai dari sekretariat presiden, komite pengawas penyelenggara otonomi daerah, BKPM dan Sucofindo.
Untuk kategori tingkat kabupaten seluruh Indonesia, Kabupaten Inhu berhasil meraih peringkat empat terbaik. Sedangkan peringkat pertama hingga tiga terbaik berhasil diraih Kabupaten Siak, Demak dan Boyolali.
Acara penyerahan penghargaan penyelenggaraan PTSP tersebut, turut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Komunikasi Informatika Rudiantara serta para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.
Bupati Inhu H Yopi Arianto berharap penghargaan ini mampu memberikan kepercayaan dan citra positif kepada investor untuk terus berinvestasi di Kabupaten Inhu. Apalagi hampir setiap tahun, Kabupaten Inhu selalu meraih penghargaan penyelenggaraan PTSP.
“Penghargaan ini membuktikan pelayanan perizinan dan investasi di Inhu sudah berjalan baik dan memenuhi standar yang telah di tetapkan,” tuturnya.
Bupati juga mengharapkan penghargaan ini mampu memberikan motivasi kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Inhu untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
“Diharapkan melalui peningkatan pelayanan perizinan investasi di daerah dapat mendorong kelancaran realisasi investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk itu, BKPM sendiri juga berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kementerian terkait lainnya agar melakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP di daerah seperti yang diharapkan,” tutur Kepala BKPM RI Franky Sibarani.**(ob)
