PEKANBARU -- Meskipun pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2016/2017 secara dalam jaringan (daring) sudah selesai dilakukan. Namun, Pemerintah Kota(Pemko) Pekanbaru tetap mengingatkan pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan yang mengatasnamakan pembayaran seragam bagi murid baru.
"Saya intruksikan Kepala sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada murid baru. Pasalnya ini sangat memberatkan orang tua,"ujar Wali Kota Pekanbaru Firdaus disela-sela sidak hari pertama masuk kerja, Senin 11 Juli 2016.
Firdaus, juga menghimbauan agar pihaknya Dinas Pendidikan segera menerbitkan larangan mengutip seragam sekolah bagi setiap siswa yang baru mendaftar.
"Saya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait adanya pungutan yang dilakukan sekolah untuk siswa yang baru mendaftar. Jadi saya tekankan itu tidak boleh," tegas Firdaus.
Lebih jauh dikatakan Firdaus, pihak sekolah jangan menetapkan pembayaran baju seragam kepada orang tua murid. Karena ini bisa memberatkan mereka.
"Kalaupun harus beli seragam tidak perlu harus diadakan oleh sekolah. Jadi, cukup diberi contoh seragamnya seperti apa dan biar orangtua siswa yang membeli,"paparnya.
Menurut Firdaus, pungutan uang baju seragam yang diwajibkan pihak sekolah selama ini akan membebani para orangtua. Terlebih lagi ekonomi saat ini tengah sulit.
"Mereka para orangtua sudah dibebani biaya perlengkapan masuk sekolah jangan ditambahlkan lagi pengeluaran beli baju," ungkapnya.
Ketika ditanya, jika ada kesepakatan seragam sekolah sehingga semua siswa sama?, Firdaus mengatakan hal itu boleh saja, namun tidak sekolah yang melakukan pengadaannya.
"Biar orang tua murid yang beli dan sekolah cukup memberikan contoh yang akan dipakai siswa baru. Jika disekolah, tentu nanti ada dugaan sekolah mengambil untung lewat kutipan seragam. Itu sama halnya denhan membebani biaya pendidikan," katanya membeberkan.
Sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan khusus kaum dhuafa agar anaknya tetap sekolah? Firdaus menambahkan bahwa Pemko akan memberikan bantuan lewat beberapa program beasiswa yang sudah dijalankan pemerintah kota (pemko).
"Untuk masyarakat yang kurang mampu ada program beasiswa, disamping itu, juga bisa lewat subsidi silang dari keluarga mampu,"tutupnya.**(saf)
