• H Abdullah AMd

PELALAWAN -- Ada 4 instansi saat ini memiliki data orang miskin di Kabupaten Pelalawan yakni Bappeda, Diskessos, Bagian Ekonomi dan BPS yang masing-masing dinilai Dewan memiliki kriteria orang miskin yang berbeda-beda. Sehingga data yang dimiliki satu dengan lainnya tidak sinkron sehingga mempengaruhi upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menekan angka kemiskinan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Pel‎alawan kepada H Abdullah AMd, kepada Gaungriau.com, Selasa 2 Agustus 2016. Menurutnya, jika di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ada Tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten, Dinas Kesejahteraan  Sosial (Diskessos) ada berbagai program seperti bedah rumah,Bagian ekonomi ada data penerima raskin dan Badan Pusat Statistik (BPS) ada data mereka sendiri.

"Mereka ini punya data-data orang miskin sendiri-sendiri dengan kriteria miskin yang berbeda-beda pula. Ini terungkap saat pembahasan LPJ di Dewan beberpa waktu lalu. Seharusnya data satu sama lain harus sinkron. Atau di Bappedanya sebagai Leading sektor karena ada Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten tersebut.Ini sangat berpengaruh kepada upaya Pemkab Pelalawan dalam menekan angka kemiskinan," ujar Abdullah.

Dikatakan Abdullah, memang dari 4 sumber tersebut datanya semuanya berada di 11 koma sekian persen,namun mereka punya data masing-masing."Jadi jelas orangnya berbeda-beda. Sehingga wajar banyak keluhan dari warga seperti penerima raskin orang yang punya mobil,punya motor atau yang sekiranya tidak masuk dalam kategori penerima raskin tapi tetap menerima.Ini contoh saja,tentu masih banyak permasalahan yang lainnya. Wajar jika angka 11 persen itu tak beranjak.Makanya Kita minta ada evaluasi data seharusnya ada kesinkronan sehingga program pengentasan dan menekan angka kemiskinan dapat cepat teratasi,"ucapnya.**(ham)