SIAK -- Rekanan yang bernaung di bawah perusahaan milik daerah PT BOB, BSP Pertamina Hulu yang bermarkas di Zamrud, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak melakukan pengurangan karyawan sebanyak 25 persen. Hal ini dinilai sebagai kebijakan otoriter.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Fraksi H Hasmar kepada Gaungriau.com, Rabu 10 Agustus 2016. Menurutnya, informasi pengurangan karyawan ini awalnya diperoleh dari beberapa karyawan yang menyampaikan keluhan kepada dirinya. "Mereka sudah jadi korban pengurangan dengan alasan dampak dari anjloknya harga minyak dunia yang terjadi saat ini. Menurut saya ini sudah tidak benar," ucap Hasmar.
Yang lebih ironisnya, kontrak terhadap tiga rekanan ini dengan pihak BOB sudah berakhir, sehingga menjadi kesempatan bagi pihak BOB meminta kepada perusahaan untuk merumahkan karyawannya sesuai dengan porsi dari perintah pengurangan.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap kontrak berakhir dan bagi karyawan yang ingin bekerja dengan rekanan tersebut, mereka harus mengikut psikotes, dan hal tersebut sudah diikuti karyawan terkait.
"Celakanya, dari tes yang dikuti oleh karyawan tersebut, hasil yang didapat ditemui kejanggalan. Ada karyawan yang tidak bisa tulis baca bisa lulus, sementara mereka yang lebih kompeten tidak lulus. Dari sudut mana mereka melakukan penilaian," tukasnya.
Dia berharap, dalam mengatasi persoalan ini pihak BOB mestinya mengedepankan profesionalisme dalam menentukan kebijakan. Sepertinya banyak titipan oleh pihak-pihak tertentu.
"Ya, kita di komisi IV akan memanggil pihak BOB secepatnya untuk mengklarifikasi masalah ini. Sebenarnya kami Dewan ini sangat tidak menginginkan terjadinya pengurangan karyawan, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang berdampak kepada tingginya angka pengangguran," pungkasnya.**(jas)
.jpg)
