SIAK -- Menindaklanjuti dari produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah melalui peraturan Menteri keuangan terkait amnesti pajak, Pemkab Siak lakukan sosialisasi kebijakan tersbeut kepada masyarakat.
Kegiatan Sosialisasi Amnesti Pajak tersebut dilaksanakan di ruang Raja Indra Pahlawan room kantor Bupati Siak, Kamis 11 Agustus 2016 yang dikuti lebih dari seratusan peserta yang berasal dari berbagai kalangan prosesi. Tampak hadir dalam kesempata itu Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri MSi, Sekda Siak Drs HTS Hamzah MSi, dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Daerah.
Wakil Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi dalam sambutannya menyampaikan, terkait dengan sosialisasi kebijakan amnesti pajak ini, masyarakat di Kabupaten diminta meresponnya dengan positif.
"Sebab keberhasilan terhadap sektor pajak adalah untuk menambah pendapatan bagi negara. Maka dari itu sangat diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya," ujar Alfedri.
Dia juga mengimbau kepada masyarakat dari berbagai kalangan agar taat terhadap undang-undang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri keuangan. "Kita harap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan roda pembangunan bagi negara termasuk Kabupaten Siak. Informasi ini hendaknya diestapetkan ke tengah-tengah masyarakat," pinta Wabup.
Sementara, Kakanwil Dirjen Pajak Provinsi Riau, Drs Jatmiko MBA pada kesempatan tersebut menerangkan, amnesti pajak adalah pengahapusan yang seharusnya terutang. Dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan.
"Sedangkan yang mendapatkan amnesti pajak adalah seluruh wajib pajak yang sedang dilakukan penyelidikan, serta berkas penyelidikannya telah P21 sedang menjalani hukuman. Sedangkan permohonan amnesti pajak disampaikan melalui surat pernyataan harta beserta lampirannya," terangnya.
Dia juga menyebutkan, amnesti pajak ini sebenarnya pada 60-an sudah pernah dilakukan. Damn pada tahun 2018 mendatang akan diberlakukan keterbukaan informasi terhadap wajib pajak dan tidak ada ketertutupan lagi.
"Negara-negara maju saat ini berlomba-lomba menarik investor untuk memajukan negaranya. Makanya lewat kebijakan amnesti ini merupakan upaya jitu Pemerintah untuk menarik uang rakyat indonesia yang berada di bank-bank Negara lain. Karena uang tersebut berasal dari kerja yang diperoleh dari negara ini. Sementara kita hidup di negara ini, alangkah baiknya uang tersebut dibawa ke negara, sehingga pajak yang akan dikeluarkan oleh sipemilik uang tersebut dapat menjadi bagian membantu pemerintah membangun dan memajukan negara ini," pungkasnya.**(jas)
