TEMBILAHAN -- Pemotongan anggaran akibat pengurangan dana DBH, Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Indragiri Hilir menjadi sorotan Komisi II DPRD Inhil. Meski demikian, Disbun beralasan itu sudah sesuai dengan instruksi pimpinan.

"Kami ini kan menjalankan surat yang dikeluarkan oleh Pemda. Intinya kan kita diminta untuk melakukan rasionalisasi, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain," ucap Sekretaris Disbun Inhil, Ramdani, saat diminta tanggapannya.

Menurut Ramdani, upaya agar program penyelamatan perkebunan kelapa rakyat yang memang menjadi salah satu fokus kerja utama Pemkab Inhil dibawah kepemimpinan Bupati H M Wardan itu jangan sampai dicoret, seharusnya berada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tanpa perlu diingatkan pun, katanya, TAPD pasti tau skala prioritasnya.

"Saya rasa kan kalau masalah mengingatkan kita sudah sampaikan ke TAPD. Tapi sebenarnya inikan nggak perlu diingatkan lagi bahwa dari awal dulu prioritas kita menyelamatkan kebun kelapa rakyat," imbuhnya.

Walau begitu, Ramdani juga mengakui bahwa TAPD juga pasti bingung menentukan sikap. Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurun tajam hingga membuat rasionalisasi dengan mengurangi sampai 35 persen mata anggaran telah memaksa semua lini mengikat pinggang lebih kencang.

Dengan adanya pemotongan anggaran seperti ini, pihak TAPD kan juga tak mungkin. Kemana akan diambilkan anggarannya kalau memang terjadi pengurangan anggaran nantinya. Nggak mungkin kan salah satu SKPD yang harus dikorbankan," ujar Ramdani pula.

Sebenarnya, sambung Ramdani, jika DPRD Inhil keberatan atas yang telah dilakukan Disbun tersebut hal ini bisa dibicarakan. Dalam rapat pembahasan antara Komisi, Banggar dan TAPD, jelasnya, itu bisa diputuskan. "Didalam penetapan anggaran itu kan ada mekanismenya," ucapnya.

Sebagai informasi, anggaran yang dimiliki Disbun Inhil didalam APBD 2016 ini semula mencapai Rp42 miliar. Tapi kini, dana yang dimiliki mengalami pengurangan mencapai Rp12 miliar rupiah. Seperti yang dipaparkan Ramdani, hampir 75 persen anggaran semula, berada di Bidang Sarana dan Prasarana. Untuk itulah yang mengalami rasionalisasi terbesar di bidang tersebut.

"Kita kan juga harus rasional. Tak mungkin pula bidang lain yang dikurangi. Habis dia, apa yang mau dikerjakan bidang lain itu," pungkasnya.**(suf)