BENGKALIS -- Terkait adanya dugaan Riki Rihardi  pejabat eselon IV yang menjadi Kepala Seksi (Kasi) Udara pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis sebagai  makelar proyek, diharapkan kepada semua pihak yang memilki bukti kuat terhadap keterlibatan adik Bupati ini untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang ataupun kepada DPRD Bengkalis, agar persoalan ini bisa terkuak dengan jelas dan bukan hanya sekedar isu saja.

“Isu ini sudah menjadi sebuah rahasia umum, untuk membuktikannya harus ada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk membuat laporan dengan memilki bukti yang kuat kepada instansi berwenang ataupun DPRD Bengkalis,” Ujar tokoh masyarakat Mandau Fahrudin Sarif ketika dihubungi, Rabu 31 Agustus 2016.

Dikatakannya, persoalan ini dinilai bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) sendiri tidak menjalankan proses pelelangan sesuai aturan, apa lagi hasil dari rekomendasi pansus ULP yang dibuat oleh DPRD Bengkalis tidak berjalan dan hal ini yang sangat disayangkan.

“Kita lihat ULP saat ini tidak berjalan sesuai aturan, mereka memferifikasi di luar daerah bukan di kantor yang sudah ada, hal ini tentu akan membuka peluang sebuah permainan yang akan ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa saat ini,” katanya lagi.

Dicontohkannya lagi ada sebuah tender pekerjaan terhadap pemeliharaan jalan di Mandau yang diikuti oleh dua perusahaan saja dan saat pembuktian yang dimenangkan perusahan urutan kedua bukan yang pertama dan permainan ini sudah sangat tidak fer lagi karena adanya tekanan dari sejumlah pihak yang ikut bermain dalam proses tender ini.

“Saya juga ada mendengar rekanan yang sudah menyetor tidak juga dimenangkan, kalau memang mereka merasa dirugikan segera laporkan, untuk keterlibatan dugaan Riki tersebut berkemungkinan ada saja ibarat pepatah “Aji Mumpung,” kata Fahrudin lagi.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Kade Rismanto bahwa DPRD Bengkalis akan siap menerima, apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait adanya dugaan permainan di ULP ini.

“Kita akan siap menerima kalau memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan serta membawa sejumlah bukti agar persoalan ini bisa terkuak dengan jelas,” kata Kade.**(put)