PEKANBARU -- Pemko Pekanbaru berencana ingin membuatkan peraturan daerah untuk melegalkan kebijakan kantong plastik berbayar. Namun, kebijakan ini dinilai tak ada manfaat.
"Kebijakan plastik berbayar tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya untungkan pengusaha saja," ungkap Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza SH MH kepada wartawan melalui selulernya, Senin 12 September 2016.
Ditegaskan Zaidir, wacana Pemko untuk melegalkan plastik bebayar melalui Perwako sama dengan memperkaya pengusaha saja dan memberatkan pembeli. Dimana, meskipun dijual semahal apapun, dengan kondisi perekonomian masyarakat kota Pekanbaru sudah mapan, akan tetap dibeli. Di sini jelas kebijakan itu akan memperkaya pengusaha ritel di Pekanbaru yang kini tumbuh subur.
"Wacana ini harus dikaji dulu lah modarat dan mamfaatnya buat masyarakat Pekanbaru. Sebab, kebijakan ini tak ada untungnya sama sekali baik kepada masyarakat maupun terhadap PAD Pemko itu sediri. Ini sama saja memberi keuntungan dua kali kepada pengusaha ritel, sudah dagangannya dibeli, plastik beli lagi," kata Zaidir.
Secara pribadi, Zaidir sangat menyayangkan kebijakan Pemko Pekanbaru yang terkesan tidak memihak kepada masyarakat dan terlalu memanjakan pengusaha, seakan-akan pengusaha di atas segala-galanya yang akhirnya masyarakat dikesampingkan bahkan terkorbankan.
"Kebijkan itu yang pro rakyat lah. Tidak semua aturan pusat yang bisa kita terapkan di daerah, tengok situasi dan daya ekonomi kita juga lah. Dampaknya terhadap sampah juga tak ada pengaruh kok, ini juga akan kita khawatirkan munculnya KKN nantinya antara oknum dengan pengusaha ritel kong kalingkong mencari keuntungan pribadi. Jadi kita tak ingin masyarakat jadi korban dalam kebijakan itu nantinya," pungkas Zaidir yang sampai sekarang masih aktif berjualan ikan di pasar tradisional di Pekanbaru.**(dwi)
