PELALAWAN -- Kondisi keuangan daerah yang mengalami pengurangan DBH tahap II hingga Rp.180 Miliar hendaknya tidak menjadi alasan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi kendor dan melamah.Sebaliknya,kondisi ini harus menjadi momentum untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik.
Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Eka Putra S Sos, kepada Gaungriau.com, Kamis 15 September 2016. Menurutnya, rasionalisasi dan efisiensi anggaran diberlakukan secara Nasional dan bukan Pelalawan saja,sementara waktu terus berjalan dengan memanfaatkan anggaran yang ada.
"Meski tidak semua program akan bisa terlaksana dan hanya berskala prioritas begitu juga dengan sejumlah pemotongan anggaran bukan malah disiplin kinerja harus ikut kendor dan melemah. Tetap fokus dengan tugas dan tanggungjawab.Ibaratnya selama 20 tahun menjadi pegawai namun dengan kondisi pengurangan dan pemotongan anggaran setahun atau 2 tahun masih hal yang lumrah jadi Kita tegaskan jangan dijadikan alasan," paparnya.
Pemkab Pelalawan bersama DPRD terus berupaya melakukan upaya - upaya dalam menstabilkan anggaran dan memanfaatkan anggaran berskala prioritas dan tepat sasaran. "saat ini Kita butuh kerja ekstra dalam melakukan evaluasi berbagai hal. Tentunya juga dituntut untuk berinovasi dalam menjalankan program. Bukan saatnya sekarang ini untuk galau dan berputus asa. Semuanya akan kembali membaik sering membaiknya ekonomi Negara," pungkasnya.**(ham)
