PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) Riau berkomitmen, pembangunan difokuskan di pedesaan dengan program-program yang sudah berjalan agar terwujudnya desa mandiri yang dapat menggerakkan sektor perekonomian.
"Riau terus mendorong program pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi pembinaan kreatifitas, kompetensi, serta pola pikir sehingga mampu menggerakkan sektor perekonomian mandiri", kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru.
Gubernur Riau yang biasa disapa Andi Rachman itu, mengatakan pembinaan dan peningkatan kapasitas tidaknya hanya untuk masyarakat, tetapi juga Aparatur Desa yang memegang tata kelola administrasi pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
"Kerjasama berkesinambungan perlu terjalin diantara Bupati beserta jajaran maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membangun desa yang mandiri dengan peningkatan kapasitas Aparatur desa" terang Andi.
Sasaran program peningkatan kapasitas aparat desa khususnya dalam menyongsong otonomi yakni tercapainya peningkatan sistem pemerintahan desa dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya efektifitas pengelolaan pemerintahan desa, serta terjalinnya harmonisasi dan sinergitas antara desa.
Sehingga apabila hal tersebut telah berjalan, program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa secara terpadu, terintegrasi hingga peningkatan perekonomian masyarakat di pedesaan dapat terwujud.
Andi Rachman mendorong agar seluruh kelembagaan di desa untuk kreatif dan pro aktif dalam menggerakkan perekonomian. Tidak terkecuali, keberadaan Badan Usaha Milik Deda (BUMDesa) dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengelola aset-aset desa serta menjadi lokomotif industri di tengah masyarakat. "BUMDes diharapkan dapat berkonstribusi untuk kemajuan ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat setempat," sebutnya.
Pada tahun 2015 lalu, melalui bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ada sekitar Rp425 miliar dana dikucurkan untuk desa dan kelurahan. Sedangkan, Riau mengalokasikan anggaran mencapai Rp500 juta per desa pada APBD. Untuk tingkat kabupaten dan kota juga ada dengan nilai dana bantuan yang bervariasi.
Pada 2016 jumlah dana desa yang dikucurkan untuk Provinsi Riau semakin banyak mencapai hampir Rp1 triliun untuk 1.592 desa. Cakupan wilayah desa diberikan pada 10 dari 12 kabupaten/kota yang ada, hanya Kota Pekanbaru dan Dumai yang tidak mendapatkan karena tidak memiliki desa.
"Saya berharap pemerintah desa bisa mengelola dana tersebut untuk pembangunan infrastrukur daerahnya. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan ini. Penggunaan dana haruslah tepat sasaran," tegas Andi Rachman.
Andi mengatakan pihaknya berkomitmen untuk bisa transparasi dalam penggunaan dana desa. Salah satu langkah transparasi adalah membuat situs web yang nantinya akan memuat semua laporan keuangan dan program yang menggunakan dana desa. "Saya menaruh harapan besar agar pemerintah desa bisa mengelola dana untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana haruslah tepat sasaran," tegas Andi Rachman.
Sebagai penghargaan dari Pemerintah Pusat, daerah dengan penyerapan dan kinerja ekonomi yang baik akan mendapatkan tambahan anggaran pada tahun depan berupa Dana Insentif Daerah (DID), atau dana yang diberikan dalam rangka penghargaan terhadap capaian kinerja. Untuk itu, Andi menaruh harapan besar baik kepada pemerintah penyelenggara di pedesaan ataupun masyarakat.
Andi Rachman mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung kemajuan kemandirian pembangunan desa, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. "Masyarakat desa juga harus mendukung penuh pembangunan ini. Kalau tidak, maka program-program kegiatan tidak akan berjalan baik," ujarnya.**(Adv/Humas)
