• Afrizal

BAGANSIAPIAPI -- Sekretaris Komisi A, Afrizal sangat prihatin terhadap penempatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai bidangnya sehingga berimbas kepada pelayanan kurang optimal.

Terkait itu, politisi asal Partai Golkar ini menyayangkan pembenahan terhadap perangkat kerja masih kurang layak. Hal itu ditandai adanya 59 Pelaksana Tugas (Plt) Penghulu dan sejumlah Plt Kepala Dinas (Kadis).

“Kita menilai, pemerintah daerah kurang tanggap terhadap penempatan SKPD yang bukan pada bidangnya, ini haruslah dilakukan penataan ulang oleh Pemerintah kita guna memulai kerja yang lebih baik,” ujar Dewan yang akrab disapa Epi Sintong.

Afrizal menyebutkan, disamping terdapat puluhan PLt Kepala Desa (kades) dan Kadis, juga diperburuk oleh tenaga honorer yang digaji rendah.  Sistem penggajian rendah terhadap honorer menyebabkan pelayanan dapat menjadi tidak baik.

“Kalau honorer tidak digaji selayaknya, maka mereka datang sekedar isi absen dan pulang, karena mereka berpikir gaji tidak sesuai,” ucapnya.

Diakui Afrizal, dalam kunjungan kerjanya di beberapa daerah, dia tidak menemui adanya status Plt Pejabat didaerah tersebut. “Kita sudah banyak lakukan kunjungan kerja dan daerah tersebut tidak pernah ada Plt pejabat, kalaupun ada tidak sampai satu tahun Plt,” katanya.

Dijelaskan Afrizal, akan menimbulkan pelayanan tidak optimal bilamana status Plt dibiarkan terlalu lama. Contohnya, lanjut Afrizal, Plt yang bersangkutan bekerja  seperlu dan semampu pengetahuannya, apalagi penempatan Plt tidak pada bidangnya.  

“Plt ini akan menilai bahwa pekerjaannya hanya bersifat sementara dan tentunya tidak dijiwai. Maka diharapkan Pemerintah agar dapat memperkerjakan bagi yang pejabat non job sesuai bidangnya,” tuturnya.**(Adv/Us)