TEMBILAHAN -- Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menghadiri pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 Kabupaten Inhil di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Senin pagi 13 Maret 2017.
Adapun fungsi dan tujuan pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 Kabupaten Inhil adalah sebagai sebuah tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pembangunan yang berkesinambungan, Penyusunan program prioritas dalam pembangunan untuk tahun anggaran 2018, dan menjaring aspirasi terhadap program prioritas pembangunan.
Pada kegiatan yang dilaksanakan guna menentukan arah pembangunan Kabupaten Inhil di tahun 2018 ini, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Said Syarifuddin, Wakil Ketua II (Dua) DPRD Inhil, H Maryanto, Asisten II (Dua), Rudiansyah, Kepala Bappeda Inhil, Tengku Juhardi, Staf Ahli Bupati, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Inhil, Camat, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, pelaku usaha, unsur organisasi, tokoh masyarakat dan alim ulama.
Dalam arahannya yang sekaligus membuka forum secara resmi, Bupati Wardan mengatakan, forum yang memiliki fungsi menampung aspirasi masyarakat ini, semestinya harus didominasi kehadiran masyarakat ataupun unsur masyarakat yang mewakili.
"Dengan kehadiran masyarakat di forum ini, tentunya dapat memberikan pertimbangan, masukan menyangkut progres pembangunan di Kabupaten Inhil. Karena forum ini memang diperuntukkan bagi publik. Inilah wadah, sarana bagi masyarakat, menyampaikan aspirasi, pokok pikiran, dan gagasan," ucapnya.
Selain itu, melalui pelaksanaan Forum Komunikasi Publik ini, Wardan mengharapkan, seluruh kepentingan masyarakat akan pembangunan dapat diakomodir di tahun 2018 mendatang.
"Dalam forum ini, Bottom - Up System akan dapat diberlakukan, peran serta dari semua komponen masyarakat dalam pembangunan dapat terlihat. Aspirasi, gagasan dan pokok pikiran disampaikan langsung oleh masyarakat kepada pemerintah. Ini merupakan wadah kontribusi dari masyarakat terhadap pembangunan," ujarnya.
Selain tujuan umum, seperti penyampaian aspirasi, dikatakan Wardan, forum ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil. Sehingga, lanjutnya, masyarakat bisa memanfaatkan momen ini untuk secara pro-aktif menyampaikan masukan dalam konteks evaluasi.
"Kedepan, maunya forum-forum seperti ini dapat dilaksanakan di tempat yang lebih terbuka. Agar, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum ini yang berdampak positif terhadap pembangunan nantinya akan meningkat," pungkasnya.
Lebih lanjut, Wardan mengungkapkan, sebahagian masyarakat telah dapat menikmati kinerja pembangunan oleh Pemkab Inhil, seperti pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan yang telah dilaksanakan selama ini. Meski, masih terdapat beberapa persoalan pembangunan yang terjadi.
"Dalam kunjungan saya ke desa-desa, saya melihat ada masyarakat yang mulai menikmati 'buah' pembangunan ini. Hal ini tentunya menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Namun demikian, saya sadari masih ada juga pembangunan yang belum terlaksana. Masih banyak persoalan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, khususnya jalan yang menjadi kewenangan Nasional maupun Provinsi Riau," katanya.
Spesifik, dalam arahannya ini, Wardan juga menyorot pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya yang tergolong sukses pada beberapa kawasan perdesaan di Kabupaten Inhil.
Selanjutnya, Wardan mengungkapkan, telah banyak alokasi dana yang diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari Provinsi hingga pusat, guna mengoptimalkan upaya pembangunan di Kabupaten Inhil.
"2016, 7 ruas jalan nasional telah berhasil dibangun dengan total panjang keseluruhan lebih kurang 161 Kilometer. Jalan provinsi juga sudah banyak yg dibangun. Meski di sebagian ruas harus menggelontorkan dana yang sedikit lebih besar karena akses material bangunan yang sulit, seperti ruas jalan batas jambi," kata Wardan.
Masih seputar pembangunan jalan, untuk jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Inhil, Wardan mengaku, telah meminta ruas jalan daerah Mumpa menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2018 mendatang. Sebab, katanya, ruas Jalan Mumpa berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Selain itu, ruas jalan Sungai Piring - Teluk Pinang yang pembangunannya menggunakan Dana Alokasi Khusus akan diusulkan oleh pihak Pemkab Inhil menjadi kewenangan provinsi dengan beberapa ruas jalan lainnya di tahun 2018 mendatang
Dalam sekelumit keberhasilan ini, Wardan meminta, agar pihak media dapat secara aktif mengekspos seluruh pembangunan yang telah dilaksanakan. Sebab, selama ini, Wardan merasa, ekspose media terhadap pembangunan kurang dilakukan.
"Seperti ruas jalan Sanglar - Pulau Kijang jangan lagi yang diekspos hanya jalan dengan batang kayu kelapa saja. Padahal pembangunannya sudah dilaksanakan," guraunya.
Masih mengenai pembangunan, dikatakan Wardan, sebagian masyarakat bahkan aparatur sipil negara, masih ada yang menganggap kalau Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang secara periodik rutin dilaksanakan setiap tahunnya bukanlah hal yang penting.
Padahal, Musrenbang yang dilaksanakan di setiap tingkatan daerah, diungkapkan Wardan, merupakan satu-satunya sarana penyampaian aspirasi masyarakat untuk kemudian direalisasikan.
"Jangan lagi, saat kunjungan Bupati, ada masyarakat yang titip - titip proposal. Kita kan sudah ada Musrenbang. Semua permohonan usulan sudah dapat dimasukkan melalui Musrenbang," katanya.
Tak hanya pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemkab, dikatakan Wardan, ihwal sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai pun harus mendapatkan perhatian nantinya. Serta, permasalahan kualitas pelayanan publik yang masih dianggap perlu untuk terus ditingkatkan.
Terakhir, Wardan berharap, melalui forum komunikasi publik ini, transparansi dapat tercipta dan akuntabilitas publik dapat terlaksana. Begitu pula, dengan tujuan pembangunan yang diharapkan Wardan dapat tercapai nantinya.
"Upaya pemerintah sudah banyak dilakukan. Meski belum mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat di suatu daerah, masih belum seperti yang kita harapkan. Untuk itu, perlu dukungan seluruh pihak," tutup Wardan.
Untuk diketahui, Kepala Bappeda Kabupaten Inhil, Tengku Juhardi dalam penyampaian progres pembangunan Kabupaten Inhil mengatakan, perkembangan APBD Inhil, sempat mengalami penurunan untuk tahun 2017 diluar dari Bantuan Keuangan Provinsi Riau yang diperoleh sebesar Rp. 74 milyar. Hal ini disebabkan oleh asumsi dasar, yakni harga minyak dunia yang mengalami kenaikan per-barelnya. Sehingga, Pemerintah pusat berfokus untuk melakukan efisiensi dalam pengalokasian dana transfer daerah.**(Adv/Diskominfo/Suf)
