Gaungriau.com (PEKANBARU) -- Pemerintah Provinsi Riau sudah menyalurkan uang Rp 100 juta untuk tiap kelurahan. Uang itu diperuntukan untuk bantuan petugas Siaga Covid-19 di Pekanbaru. Namun sejumlah pengurus mengaku hanya mendapatkan dana minim dari kelurahan. Mereka terpaksa memakai dana warga.
Sejumlah RW, RT dan warga di Kelurahan Sidomulyo Timur melakukan protes atas minimnya dana yang diberikan oleh rumah. Padahal mereka mengetahui anggaran Rp 100 juta untuk posko siaga Covid. Namun paling banter jika diuangkan tiap RW atau posko Covid-19 hanya Rp 2 juta.
"Kita cuma dapat 100 masker dan hand sanitizer 12 botol kecil sama uang Rp 560 ribu. Kalau uang dibagi tiga orang. Selebihnya tidak ada. Padahal dalam juknis anggaran ada dana spanduk, dana makan, minum, uang minyak petugas posko dan lainnya," kata Ketua RW 03 Zubir Rabu 17 Juni 2020.
Ketua RW 12 Aris Munandar mengatakan bahwa posko siaga Covid yang dibangun warga juga minim bantuan. Padahal seuai juknis posco Covid yang di bangun di tengah masyarakat pertiap RW harus mendapatkan bantuan yang sudah dianggarkan Rp 100 juta perkelurahan.
"Sama juga dapat masker kita dapat seratus tapi diminta lurah lagi sehingga kita hanya dapat 90 masker, hand sanitizer juga gitu, awalnya kita dapat 15 diminta kelurahan lagi sisa 12. Kemudian uang pendataan Rp 300 ribu perorang. Kemudian untuk tiga petugas posco covid diberikan Rp 200 ribu," ucap Aris.
Seharusnya sesuai juknis (petunjuk teksnis) uang itu disalurkan oleh kelurahan untuk pembelian spanduk himbauan ke warga untuk mengantisipasi penularan Covid. Uang listrik di pos.
"Seharusnya ada uang untuk makan, minum selama jaga dan memberikan himbauan ke warga. Uang tranportasi (minyak), APD dalam juknis juga ada, uang tranportasi juga sudah sudah dianggarkan, tapi kita tidak dapat. Karena tidak dapat, kita pakai uang warga. Makan malam setiap hari 12 kotak tapi ini tidak ada. Semua pakai uang pribadi ,"keluh dan mempertanyakan kemana dananya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua RW 07 Joyfikar. Dia mempertanyakan kemana anggaran yang sudah diperuntukan untuk warga dan petugas satgas covid yang ada di tengah warga. "Hanya dapat masker, hand sanitizer dan uang Rp 600 ribu untuk petugas yang jaga di pos. Selebihnya tidak ada," keluhnya.
Ketua RW 05 Novis mengatakan bahwa masker dan hand sanitizer pihakhya hanyamendapat uang pencatatan Rp 100 untuk tiapn RT dan uang uang pendistribusian Rp 188 ribu. Selebihnya uang minyak, makan, listrik, APD dan spanduk tidak ada. Kita menggunakan uang warga melalui swadaya," imbuh Novis.
Pendirian posko Covid disetiap RW diberlakukan sejak April 2020 atau sejak diberlakukan PSBB di Kota Pekanbaru. Untuk PSBB di Pekanbaru sendiri diberlakukan selama 3 priode atau hampir dua bulan.
Sementara, Lurah Sidomulyo Timur Edwar Brata yang dihubungi mengatakan, uang setiap RW anggarannya berbeda sesuai jumlah RT. Kalau anggran sepanduk tidak banyak, sehingga dialihkan kepunggunaan yang lebih besar, seperti penggunakan sembako. Beli hand sanitizer kan mahal juga. Semua sudah diberikan," bela Lurah Sidomulyo Timur.
Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru M Noer meminta lurah untuk tranparan mengenai anggaran yang diberikan bantuan Rp 100 juta dari Pemprov Riau.
"Kita minta Lurah Sidumulyo Timur itu tranparan mengenai anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi Rp 100 juta itu," kata Sekda, M Noer Rabu 17 Juni 2020.
Dia menjelaskan dalam anggaran itu, memang tidak dijelaskan jumlah nominal yang diterima posko Covid-19 di setiap RW. Namun persentasenya sudah diatur dalam juknis (Juknis).
Dalam Juknis dijelaskan anggaran Rp 100 juta 5 persen untuk alat tulis, kemudian belanja barang seperti hand sanitizer, masker, disinfektan dan lainnya 10 persen. Kemudian alat semprot disinfektan 10 persen, belanja sepanduk 10 persen. Makan minum petugas listrik, minyak 35 persen.
"Saya akan pernyatakan itu ke lurah mengenai anggaran. Kita minta dalam waktu dekat RW RT diskusi dengan lurah mengenai pengunaan anggaran. Biar tidak ada dusta diantara kita," tukasnya.
Ditanya mengenai alasan Lurah Sidomulyo yang menggunakan dana bantuan pos Covid ditingkat RW untuk bantuan sosial (Bansos) dia membantahnya. "Kita pastikan dana bantuan itu bukan untuk Bansos," imbuhnya.
Sejummlah RW dan RT melakukan protes karena minim dana dari kelurahan. Padahal anggaran yang diberikan Rp 100 juta. Mereka hanya mendapatkan masker dan hand sanitizer dan uang Rp Rp 560 ribu.
"Uang makan, minum, listrik minyak spanduk sosialisasi Covid kami banyak nangung, tidak ada bantuan dari lurah. Warga kita iuran sendiri. Lurah harus transparan ," kata Bangun Sitepu Ketua Posko Covid di RW 03 Sidomulyo.**(nda)
