Gaungriau.com -- Menunggu hasil audit dari Badan Pemerinksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri Bengkalis belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi komoditi usaha tambak udang di wilayah Kabupaten Bengkalis yang diperkirakan merugikan negara miliar rupiah.
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Sri Odit Megonondo melalui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis Resky Pradhana Romli mengatakan bahwa hingga saat ini ada laporan secara resmi dari BPKP terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi yang merusak ekosistem lingkungan dan laut yang beroperasi diwilayah Kabupaten Bengkalis.
"Terhitung dua bulan, hingga saat ini kami belum menerima laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP," ungkap Resky Pradhana Romli saat dikonfirmasi , Rabu 23 April 2025.
Pria yang akrab disapa Resky ini menjelaskan proses penyidikan telah berjalan hingga tiga bulan dan tinggal menunggu hasil perhitungan audit dari BPKP.
"Meski dari perhitungan sementara internal sudah ada. Tetapi untuk penetapan tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana dugaan korupsi tentunya harus menunggu hasil resmi perhitungan audit dari BPKP," ungkap Resky lagi.
Ia juga menambahkan sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang berjalan pihaknya akan terus memberikan setiap perkembangan dalam perkara tersebut.
"Kita akan update setiap perkembangan proses penyidikan penanganan perkara tindak pidana korupsi tambak udang. Jika sudah ada hasil audit dari BPKP. Penetapan tersangka nanti kita undang teman teman media," akhir Resky.
Untuk diketahui berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan data selama periode 2020-2024. Dalam pemeriksaan lapangan, tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkalis menemukan bahwa pelaku usaha melakukan kegiatan tanpa izin di kawasan hutan dengan membabat hutan bakau di pinggir pantai. Selain itu, limbah hasil usaha diduga tidak diolah sesuai prosedur, yang berpotensi merusak ekosistem laut dan menimbulkan bahaya lingkungan serta kesehatan.
Kejari Bengkalis menjadi aparat penegak hukum (APH) pertama di Indonesia yang menangani kasus tindak pidana korupsi di sektor perikanan, khususnya tambak udang. Dan diperkirakan merugikan negara dengan nilai fantastis. (put)
.jpg)
