PELALAWAN -- Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Bupati HM Harris menyambut baik adanya penandatanganan kesepahaman MoU bersama perusahaan swasta yang memiliki areal HTI/HGU yang dimotori Polda Riau.
"Saya sangat sepakat dengan kesepahaman MoU ini. Ini merupakan langkah awal yang sangat baik dalam menghadapi persoalan Karlahut,"jelas Bupati kepada awak media usai apel bersama karlahut dihalaman Kantor Bupati Pelalawan, Jum'at 19 Februari 2016.
Dikatakan Bupati, dari usaha yang telah dilakukan pemerintah guna memerangi Karlahut dengan mendorong stake holder yang ada guna mendeteksi sejak dini potensi karlahut sehingga dapat diatasi secepat mungkin.
"Saya pikir mendeteksi dari dini jauh lebih baik, sehingga dapat diantisipasi pemadaman dengan secepatnya,"paparnya usai apel bersama
Disamping itu tambah MH Harris pemerintah daerah sangat konsen menghadapi persolaan karlahut ini.
"Dengan kemanpuan yang ada. Baik dari segi anggaran, peralatan, kemanpuan personil kita telah siapkan. Namun sejauh ini, Pemdakab terkait anggaran juga tidak bisa sembarangan mengunakan anggaran, ada aturan serta regulasi yang harus dilalui. Apa lagi, pemerintah juga dibatasi untuk menaggarkan dana untuk mengatasi karlahut tesebut,"tutupnya.
Usai apel, rombongan Kapolda, bupati, berkesempataan menghadiri kegiatan pelatihan Pra Op Bina Karuna Siak 2016. Kegiatan ini mengangkat tema
"Antisipasi penanggulangan karlahut yang bersifat permanen dengan pembuatan kanal blocking melibat masyarakat, pengusuha dan stake holder dijajaran polda riau". Kegiatan kunjungan Kapolda tersebut ditutup dengan peninjauan Kanal Blocking di Pangkalan Kerinci timur.
Sementara, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan yang mepimpin apel karlahut menyebutkan dipastikan penyebab utama pemasalahan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) adalah akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab.
Secara luas, menurut Kapolda, bencana karlahut berdampak nasional, akibatnya disamping menimbulkan persoalan kesehatan juga menimbulkan kerugian yang sangat besar dibidang ekonomi masayarakat.
"Terjadi penurunan tingkat ekonomi mencapai 2 persen, hampir dua bulan jalur penerbangan berhenti total,"jelasnya, lantas penyebabnya apa, dapat saya pastikan tidak ada faktor alam, akan tetapi sepenuhnya adalah ulah tangan manusia.
Disampaikan Kapolda, faktor Lahan gambut di Provinsi Riau juga memicu persoalan karlahut ini sulit diantisipasi. Kemudian lahan gabut juga telah dieksploitasi secara salah, dimana lahan-lahannya dioleh dengan membuat kanal-kanal sehingga gambut menjadi kering sehingga mudah terbakar.
"Untuk itu kita harus mencega sedini mungkin, polda mendorong kepada semua pihak agar bersama-sama bergotor royong membuat kanal blocking (tangul-tangul air). Polda juga memotori penandatangani kesepahaman MoU bersama perusahaan swasta yang notabenenya memiliki areal HTI/HGU,"tuturnya mengungkapkan untuk pembangunan kanal blocking tersebut tidak dibiaya negara maka disini peran perusahaan yang kita harapakan.
Sesuai informasi yang disampaikan BMKG maka musim kemarau akan mencapai puncaknya pada bulan Juni-Juli, untuk itu guna menganti sipasi Polda juga mendorong pemberdayaan masyarakat dengan cara aktif gotongroyong melawan karlahut Dan membuat kanal bloking sebagai cadangan air.
"Pagi ini saya sangat berbangga, masyarakat sangat antusias, Ini terbukti sebanyak 250 forum gotong royong melawan karlahut datang menghadiri apel melawan karlahut," tutupnya.**(ham)
