BAGANSIAPIAPI -- Kerja keras panitia pelantikan Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rokan Hilir (Rohil) ahirnya membuahkan hasil. Sebab bisa menghadirkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi atau juga dikenal sebagai salah seorangan negarawan Indonesia Mahfud MD pada acara pelantikan pengurus KAHMI Rohil Kamis 17 Maret 2016.
Jajaran pengurus KAHMI Rokan Hilir yang dinahkhodai Ir H Amiruddin MM saat ini sebagai kepala Dinas pendidikan Rokan Hilir dilantik langsung oleh Ketua Presidium Majelis Provinsi Riau H Johar Firdaus. Sementara H Mahfud MD selaku Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI menyaksikan langsung pelantikan tersebut.
Kehadiran Ketua Presidium KAHMI Nasional Mahfud MD merupakan suatu prestasi tersendiri bagi pemerintah Rokjan Hilir sebab padatnya jadwal Mahfud MD sehingga dengan penghargaan yang tinggi bisa hadir di kota ikan Bagansiapiapi.
"Sebab tidak mudah untuk menghadirkan seorang yang bergelar tokoh nasional ke daerah. Dan ini bisa jadi suatu kebanggaan buat daerah,"kata Suyatno.
Saat datang di Bagansiapiapi Mahfud MD menggunakan Helikopter dan mendarat di Taman Budaya Bagansiapiapi dijemput langsung oleh Bupati dan rombongan di Taman Budaya Bagansiapiapi. Bupati Rohil sempat mengekspos kondisi Rokan Hilir diantaranya terkait sebagai daerah rawan Karhutla dan keberadaan Pulau terluar Pulau Jemur.
Kepada Mahfud MD Bupati juga sempat curhat terkait masalah dipotongnya DBH Migas Rohil yang mencapai angka Rp.812 miliar yang ia katakan akan berpengaruh besar kepada pembangunan di Rohil.
Bupati menyampaikan bahwa pihaknya harus bekerja keras sehingga pemkab berupaya meningkatkan PAD dengan pengembangan Pulau Jemur, dan akan merencanakan objek wisata kereta gantung diantara Jembatan Pedamaran I dan II.
Menurut Bupati Rohil, bahwa konsep orde baru perlu ditiru lagi, salah satunya tahun anggaran berakhir 31 Maret, sementara sekarang berakhir 31 Desember, meski APBD disahkan cepat, namun prosesnya baru bisa dilaksanakan Juni, lalu proses lelang, sehingga tinggal waktu dua sampai tiga bulan untuk mengerjakan proyek, sehingga terjadi Silpa besar-besaran, termasuk pemerintah pusat.
Curhat H Suyatno bahwa daerah perlu diberi kewenangan dalam pengelolaan sektor perkebunan. “Jika diberikan kewenangannya kepada daerah, jalan tidak lagi dari hot mix, sudah rigid semua,dan ia minta kepada Mahfud MD agar disampaikan pada sejumlah forum ditingkat nasional, agar otonomi ini diberikan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola daerah.
Sementara Mahfud MD dalam orasi ilmiahnya mengatakan, saat ini banyak sarjana yang hanya memiliki kemampuan teknis, tapi sedikit cendikia yang mempunyai kemampuan teknis serta kemuliaan hati, makanya melalui KAHMI Rohil, pengurus dari berbagai disiplin ilmu untuk menjadi cendikia dan membantu pemerintah.
Mahfud MD mengharapkan agar kehadiran KAHMI Rohil bisa bermanfaat untuk menceerdaskan kehidupan bangsa,dan bukan untuk mencerdaskan otak seseorang untuk berbuat akan tetapi merugikan banyak orang demi kepentingan pribadinya.
Dikatakan Mahfud MD ada usulan usulkan agar Bupati Rohil H Suyatno jadi Warga kehormatan KAHMI, "itupun kalau yang bersangkutan bersedia maksudnya Bupati Rohil Suyatno, tapi itu nantilah ,"kata Mahfud MD.
"Pengurus KAHMI yang dilantik harus ada kontribusi dalam perjalanan bangsa, terwujudnya cendikiawan muslim yang punya kemampuan dan mewujudkan masyarakat adil makmur sejahtera,"Katanya.**(rif)
