TEMBILAHAN -- Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Riau, Iwan Taruna mengungkapkan, hutang PDAM Tirta Indragiri  kepada PLN sebesar Rp 680 juta dan ditambah denda keterlambatan pembayaran menjadi Rp 771 juta. Untuk itu Pemkab diminta mencairkan dana penyertaan modal yang sudah disepakati.

"Sudah dua kali PLN memutuskan aliran listrik dikarenakan PDAM yang tak kunjung membayar tagihan, itu tidak bisa terus didiamkan, dan salah satu solusinya adalah Pemkab Inhil harus segera mencairkan uang sebesar Rp 5 Miliar yang sebelumnya sudah disepakati untuk penyertaan modal bagi PDAM," ungkap pria yang akrab disapa IT ini.

Ditambahkannya lagi, sejauh ini pihak dewan telah mendukung pembenahan ataupun perbaikan yang selama ini menjadi "penyakit" didalam tubuh PDAM TI dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal, namun hingga sampai saat ini dana tersebut tidak kunjung dicairkan.

"Kebijakan ini ada pada Pemkab, yang jelas akan kita panggil semuanya. Seharusnya Pemkab jangan diam saja dengan hal ini. Jangan menutup mata, ini bukan sekedar masalah BUMD saja, tapi masalah pelayanan kepada masyarakat," kata Iwan Taruna.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PDAM TI Tembilahan, Inhil, Riau, Agustian Rasmanto saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telpon mengatakan, kemacetan distribusi air kepada pelanggan beberapa waktu yang lalu juga disebabkan oleh bocornya pipa penghubung yang berada di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu.

Menurut penuturannya, pipa-pipa yang digunakan sebagai alat pendistribusian air kepada para pelanggannya itu kerap bocor karena kondisinya yang memang sudah tidak layak pakai lagi, sehingga apabila terkena tekanan dari atas maka dengan mudah pipa tersebut pecah ataupun bocor.

"Sebagian pipa-pipa itu kan berada didalam tanah, jadi jika ada mobil dengan muatan yang berat lewat maka pipa-pipa yang memang sudah tua itu bisa bocor," katanya.

Selain itu, pria yang kerap disapa Agus ini juga tidak menampik, bahwa kendala lain yang menyebabkan macetnya air PDAM itu dikarenakan tidak terpenuhi kebutuhan listrik yang biasa didapatkan dari pihak PLN.**(adv/dewan/suf)