Miliki 4 Program Jaminan
BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi ke Dumai Barat
Kamis, 07 April 2016 - 00:00:00 WIB
DUMAI -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Dumai semakin gencar melakukan sosialisasi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengerti betul akan arti pentingnya perlindungan tenaga kerja. Sesuai UU No 24 Tahun 2011, mulai 1 Juli tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan telah beroperasi penuh. Ada dua (2) BPJS, diantaranya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat (4) program diantaranya Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun. Bahkan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan saja pekerja di perusahaan, tapi tenaga kerja bukan penerima upah (BPU) serta pelaku usaha mandiri berhak mendapat perlindungan sosial sesuai program BPJS Ketenagakerjaan.
Sebanyak 56 masyarakat dari berbagai kelurahan di Kecamatan Dumai Barat mengikuti sosialisasi yang dihadiri perwakilan Disperindag Kota Dumai serta Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanla) Kota Dumai tersebut.
"Setiap perusahaan dan usaha mandiri wajib mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Masyarakat bisa memilih apakah hanya ikut program JKK atau JKM atau sekalian ikut program JHT,"jelas Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kota Dumai Yusuf Delfi dalam sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan di kantor Camat Dumai Barat, Kamis 7 April 2016.
Sebelumnya Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Kota Dumai Riadh menjelaskan bahwa selama ini BPJS Ketenagakerjaan Kota Dumai telah melakukan sosialisasi ke pasar-pasar tradisional dan melalui media masa, Riadh memiliki cara sendiri. "Kita akan membangunkan alam bawah sadar masyarakat akan arti pentingnya ikut program BPJS Ketenagakerjaan dengan melalukan pendekatan melalui paguyuban suku-suku di Dumai,"katanya.
Mengingat Paguyuban merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal, serta terdapat ikatan batin yang kuat antaranggota dan hubungan antar anggota bersifat informal maka sangat mungkin bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pemahaman akan arti pentingnya perlindungan social anggotanya. "Ya tahun 2016 ini kita mulai pendekatan melalui Paguyuban semua suku yang ada di Dumai,"jelasnya.
BPJS Ketenagakerjaan kota Dumai sendiri, selain telah melakukan sosialisasi kepada berbagai perusahaan dan stakeholder lainnya, pegawai BPJS Ketenagakerjaan kota Dumai turun langsung ke lapangan menemui para pekerja informal. Sejumlah rumah makan, toko bangunan, bengkel las dan tenaga kerja informal lainnya ditemui langsung ke lapangan. Pegawai BPJS Ketenagakerjaan ntak segan-segan turun langsung ke lapangan. Sosialisasi di sejumlah pasar tradisional di kota Dumai juga sudah dilakukan.
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Kadistamben Rohul Usulkan Pembuatan STOK Mengatur Tata Kota
PASIR PENGARAYAN -- Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Rokan Hulu (Rohul), Drs Yusmar Yusuf MSi, mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota membuat Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) Pemerintahan baru yang mengatur tentang Tata Kota. Dikatakannya, usulan pembentukan STOK…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Hanya Tiga Kecamatan yang Belum Bisa Lakukan Perekaman e-KTP
PELALAWAN -- Setelah dua bulan off perekaman e-KTP di Kabupaten Pelalawan, kini masyarakat di Kabupaten Pelalawan sudah bisa kembali untuk merekam e-KTP. Pasalnya, pemindahan jaringan untuk perekaman e-KTp yang semula dari jaringan Indosat ke Telkomsel kini sudah…
-
Senin, 25 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Dewan Minta BPKAD Tertibkan Rumah Dinas yang Ditempati Pejabat Tidak Aktif
PEKANBARU -- Anggota komisi C DPR Riau, Husaimi Hamidi Meminta BPKAD dapat menertibkan Rumah Dinas (Rumdis) yang diisi bukan dari pejabat aktif di pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dinilai sangat melanggar dari fungsi yang sebenarnya harus ditempati oleh pajabat yang masih aktif bertugas. …
-
Minggu, 24 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Habiskan 2,7 Miliar Rupiah, Rehab Gedung Bappeda, Anggaran diduga Mark Up
BENGKALIS -- Proses pembangunan kantor BAPPEDA (badan perencanaan pembangunan daerah) Kabupaten Bengkalis senilai Rp 2,7 miliar lebih dikerjakan tahun 2012 lalu oleh PT Mulia Sejahtera Utama diduga asal jadi dan tidak mengikuti aturan konstruksi bangunan bahkan dugaan Mark up anggaran. …
-
Minggu, 24 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Alek: Pejabat Jangan Takut dan Menghindar Dari Wartawan
PEKANBARU -- Belakangan ini, banyak ditemukan para pejabat atau Kepala Dinas(Kadis) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang sulit ditemui dan terkesan menghindar ketika diwawancara oleh wartawan. Padahal keterbukaan mereka dalam memberikan informasi dapat membatu Pemerintahan dalam menyempaikan berbagai program kerja kepada masyarakat. …
-
Sabtu, 23 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Jadi Bahan Guyonan, Mutasi Kepala SKPD Diisi Orang "Cerdas"
TEMBILAHAN - Mutasi yang baru saja dilakukan Pemkab Inhil menjadi guyonan warga Tembilahan. Hal itu tidak terlepas, sebagian besar Kepala SKPD sekarang diisi oleh orang-orang Edi Syafwannur dan Agussalim yang biasa disebut tim "Cerdas" saat Pilkada kemarin. …
-
Jumat, 22 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Ini Tiga Permintaan Pemprov Riau ke Mendagri
PEKANBARU -- Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ke Provinsi Riau dimanfaatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menyampaikan permintaan, agar dapat di realisasikan Mendagri. Tiga permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman. Pertama adalah percepatan penyelesaian Rencana…
-
Jumat, 22 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Jefry Noer: Pemkab Kampar Siap Dukung Program Pusat
PEKANBARU -- Bupati Kampar H Jefry Noer siap mendukung program Pemerintah Pusat dibawah presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang siap dan telah dilaksanakan di Kabupaten Kampar. Demikian disampaikan oleh Bupati Kampar H Jefry Noer saat Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo…
-
Kamis, 21 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Firdaus Akui Banyak ASN tak Disiplin
PEKANBARU -- Dari 8.900 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hanya 75 persen yang disiplin menjalani tugas. Sedangkan sisanya tidak disiplin. Walikota Pekanbaru DR Firdaus ST MT ketika dikonfirmasi, Kamis 21 Januari 2016, mengaku…
-
Kamis, 21 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pemko Akan Kurangi THL, Pegawai Mulai Resah
PEKANBARU -- Adanya pernyataan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Syukri Harto yang menyebut Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengurangi jumlah Tenaga Harian Lepas (THL), karena saat ini jumlah THL sudah melebihi kebutuhan, membuat THL mulai resah. …
-
Kamis, 21 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
BPMPD Pelalawan Prioritaskan Anggaran APB Desa dan ADD Untuk Pembangunan Infrastruktur
PELALAWAN -- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan ditahun 2016 ini akan memprioritaskan anggaran pendapatan belanja desa (APB Desa) dan alokasi dana desa (ADD) diperuntukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di 104 desa yang ada di 12 Kecamatan se Kabupaten Pelalawan. …
-
Kamis, 21 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Komisi D DPRD Riau Temukan Proyek Gagal di Duri
PEKANBARU -- Setelah melakukan survei mengawasi kegiatan di Dinas Bina Marga pada tahun 2015, ternyata komisi D DPRD Riau menemukan ada satu proyek yang tidak terlaksana alias gagal di Duri, Kabupaten Bengkalis. Proyek tersebut adalah realisasi pengerjaan…
-
Kamis, 21 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Awal Tahun ini Tugas Dinas BMP Rohul Semakin Berat
PASIR PENGARAYAN -- Tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) semakin berat di awal tahun ini. Selain dana APBD Murni Rohul 2016 masih dibahas, akibat intensitas hujan tinggi, dimana-mana jalan mengalami rusak. Akibat…
-
Rabu, 20 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Syamsuar: Rasionalisasi Anggaran Jangan di Politisasi
SIAK -- Terus menurunnya harga minyak dunia sangat berimbas bagi daerah yang kantong APBD nya sebagian besar berasal dari dana bagi hasil minyak, termasuk Kabupaten Siak. "Oleh sebab itu, rasionalisasi anggaran yang dikenakan kepada seluruh SKPD dilingkungan…
-
Rabu, 20 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Lurah Bagan Barat Pantau Pengerjaan RLH
BAGANSIAPIAPI -- Lurah Bagan Barat Andika Pratama memantau pengerjaan pembangunan RLH (Rumah Layak Huni), di Jalan Usaha 1, RT 04, RW 01 di Bagansiapiapi. Pemantauan tersebut dilakukan, Rabu 20 Januari 2016. Lurah Bagan Barat Andika Pratam dengan…
-
Rabu, 20 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pekan Depan, Pejabat Hasil Seleksi Tahap II Dilantik
PEKANBARU -- Jika tidak ada aral melintang, pekan depan Walikota Pekanbaru DR Firdaus ST MT, akan melantik para pejabat dari hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tahap II yang sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. "Rencananya, minggu…
-
Selasa, 19 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Kelurahan Duri Barat Miliki Kantor Baru, Pj Bupati: Pelayanan Harus Ditingkatkan
BENGKALIS -- Pejabat Bupati Bengkalis, H Ahmad Syah Harrofie meresmikan pemakaian gedung baru kantor Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Selasa 19 Januari 2016. Peresmian kantor baru di Jalan Tri Brata tersebut ditandai penandatangan prasasti oleh Ahmad Syah.…
-
Senin, 18 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
ASN Bengkalis Harus Bersih dan Akuntabel
BENGKALIS -- Penjabat Bupati H Ahmad Syah Harrofie kembali mengingatkan dan mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus dan senantiasa meningkatkan kemampuan dan kualitas kinerja, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat. “Seluruh ASN…
-
Senin, 18 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Pj Bupati Bengkalis Hadiri Rakornas di Jakarta
BENGKALIS -- Bersama sejumlah Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, hari ini, Senin 18 Januari 2016, Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie dijadwalkan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2016. Ahmad Syah yang…
-
Senin, 18 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Banyak Datuk Penghulu Belum Lengkapi LPJ dan SPJ
BAGANSIAPIAPI -- Kantor Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (Bapemas) Rokan Hilir (Rohil) tidak akan memberikan pagu anggaran kepada kepenghuluan yang belum menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ ) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Sebab Bapemas telah memberikan Dealine waktu,namun hingga saat ini masih banyak Kepenghuluan yang belum menyampaikan. …





