PEKANBARU -- Terkait telah dilantiknya sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengisi beberapa jabatan baik lurah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD Pekanbaru, Senin 9 Janauri 2017, menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku pihak yang melakukan penilaian.

Rapat kerja kali ini langsung dihadiri oleh Plt BKD Kota Pekanbaru Masriah, yang langsung memastikan pengukuhan OPD kemarin sudah dilaksanakan sesuai petunjuk yang ada, mulai dari amanat UU 23 sehingga lahir PP 18, selanjutnya Perda tentang OPD baru yang mana OPD baru dan lama berjumlah tetap 44 dan bagaimana tata cara pengisiannya sesuai ketentuan dari surat PAN RB.

"Semua telah kita laksanakan sesuai ketentuan," ungkapnya, saat ditemui usai hearing.

Masriah juga mengatakan saat ini masih ada 5 OPD yang kosong. Untuk pengisian OPD yang baru akan dikukuhkan atau pelantikan dengan pejabat yang sudah ada.

"Kebetulan yang duduk sekarang ada sebanyak 33 pejabat, sementara jabatan yang akan diisi berjumlah 38 jabatan sehingga masih ada 5 jabatan yang masih kosong. Insya Allah dalam waktu secepatnya kita akan mengadakan asesment untuk 5 jabatan tersebut," ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM, mengatakan hearing yang dilakukan tadi berkaitan dengan pengukuhan atau pelantikan OPD baru. Yang saat ini isu yang sangat santer kita lihat di Indonesia adanya suap dikalangan birokrat dan sehingga kita juga ingin mengetahui langsung dari BKD apakah di Kota Pekanbaru terjadi.

"Alhamdulilah tidak ada, tidak ada yang informasi yang kita dapatkan baik itu laporan dari pegawai yang dilantik ataupun dari masyarakat," tuturnya.