• Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Riau, Rahima Erna, bersama Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Kemasyarakatan, Edi Kusdarwanto, dalam Rapat Persiapan Rakortek Kegiatan Pengembangan Wilayah Perbatasan Tahun Anggaran 2018

PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menekankan pentingnya penguatan ekonomi dan pembangunan pos lintas batas terpadu di wilayah perbatasan.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Kegiatan Pengembangan Wilayah Perbatasan Tahun Anggaran 2018 yang digelar oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Riau di ruang Auditorium Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Jumat (17/2) pagi.

Rapat persiapan yang diikuti oleh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Riau dan juga Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Kemasyarakatan, Edi Kusdarwanto.

Edi Kusdarwanto, dalam sambutannya menyampaikan keprihatinannya terkait belum adanya kelembagaan yang mengelola urusan pemerintahan bidang perbatasan.

“Padahal sesuai dengan posisi strategis Provinsi Riau yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, banyak permasalah yang tumbuh khususnya di kawasan Selat Melaka,” ujar Edi.

Lebih lanjut ia mengatakan perlunya perhatian yang serius dari pemerintah terkait adanya ancaman dari segala aspek kehidupan di kawasan Selat Melaka yang merupakan lokasi perbatasan serta lintas perdagangan internasional.

Di lain pihak Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Riau, Rahima Erna, menyampaikan bahwa tujuan dari rapat ini adalah untuk mensinergikan segala kegiatan yang ada agar mewujudkan program nawacita.