BATAM -- Gaungriau.com -- Lonjakkan harga pangan jelang puasa dan lebaran menjadi masalah klasik tiap tahunnya. Untuk itu Komite II DPD RI menginvetarisasi permasalahan RUU Kedaulatan Pangan serta Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik untuk mencegah masalah tersebut.

“Permasalahan pangan jelang puasa dan lebaran setiap tahun selalu terjadi. Maka kami melakukan invetarisir RUU Kedaulatan Pangan,” ucap Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba saat Kunjungan Kerja di Pemkot Batam, Kepulauan Riau, Senin 9 April 2018.

Menurutnya Indonesia sebagai negara agraris memungkinkan memproduksi pangan secara optimal. Kenyataannya, hingga sekarang pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia masih terkendala baik itu aspek penyediaan pangan, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan. “Apalagi Masih rentannya penyediaan pangan dalam negeri terhadap perubahan cuaca dan iklim,” lontar Parlindungan.

Terkait dengan penyediaan pangan, lanjutnya, penyediaan pangan di Indonesia masih terkendala dengan distribusi logistik. Alhasil mengganggu supplai pangan di sebuah daerah. “Meskipun produksi mencukupi, tapi ketika logistik/infrastruktur terbatas, maka distribusi barang akan terkendala,” kata senator asal Sumatera Utara itu.

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja menjelaskan permasalahan harga bahan pangan di Batam masih menjadi permasalahan krusial. Harga kebutuhan pangan yang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) masih menjadi keluhan dimasyarakat. “Ini disebabkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Kota Batam masih mengandalkan impor atau mendatangkan dari luar daerah,” jelasnya.

Dalam bidang ginetik, sambungnya, jenis tumbuhan yang dapat diproduksi oleh petani lokal Batam masih memiliki keterbatasan jenis. Permasalahan tersebut berpadu dengan faktor iklim dan ketersediaan lahan. “Makanya Kota Batam membutuhkan perhatian khusus terkait pangan,” harap Haripinto.

Dikesempatan yang sama, Sekda Kota Batam Jefridin membenarkan bahwa kota Batam memang memiliki masalah pada sisi pangan. Lantaran, Batam tidak memiliki lahan pangan, karena Batam dirancang areal industri dan wisata. “Namun kita saat ini tengah menyiapkan lahan pangan,” tegas dia.

Jefridin menambahkan untuk sayur-sayuran Batam di supplai dari Sumatera Barat. Namun masalahnya, bila di kirim melalui jalur laut maka waktu sampainya akan lama. “Bila menggunakan jalur udara maka ongkosnya akan mahal. Kami berharap DPD RI mengusulkan Kepulaun Riau mempunyai prioritas khusus dalam pangan,” ujar dia.**(rls)