JAKARTA -- Gaungriau.com -- Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan impor beras bisa saja dilakukan pemerintah, selama berpegang kepada UU Pangan karena kebutuhan beras dalam negeri.

“Hanya saja untuk impor juga harus dengan menggunakan data yang akurat,” ujar .pada diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘regulasi izin impor beras tambahan, bagaimana sikap DPR?’ di Gedung DPR, Selasa 22 Mei 2018.

Persoalan yang muncul kita ini impor sampai 5 000 ton tapi harga beras terap mahal. “Artinya ada yang memainkan beras di pasaran sehingga tidak mengatasi harga beras murah, disinilah terlihat ada kartel bermain,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah beras bisa murah harganya dengan dibentuk Badan Pangan Nasional tapi alasan belum ada dana hingga belum terbentuk.

“Ada jalan keluar dirubah peran Bulog bukan lagi berbentuk perusahaan melainkan dikembalikan kefungsi awal lahir yaitu mengatur peredaran beras dengan swasta wajib beli beras pada Bulog. Bukan lepas seperti sekarang swasta tidak bisa dikontrol,” ucapnya.

Dia juga melihat sebenarnya kita tidak perlu impor beras karena stok nasional masih banyak.

Daniel mengatakan dari data BPS, sampai bulan Juni masih bisa surplus 2,8 juta ton. Sementara stok di Bulog masih ada 1,2 juta ton, ditambah stok cadangan pemerintah 547 ribu ton ditambah yang bekas impor 648 ribu ton, sehingga totalnya 2,5 juta ton.

“Dari data itu sangat tidak perlu impor, karena kita masih berlebih. Nah, dari surplus 2,5 juta ton harusnya kita yang ekspor,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR lainnya, Inas Nasrullah Zubir menegaskan DPR tidak punya kekuatan melarang menteri seperti Menteri Perdagangan untuk impor beras. Jika ada pihak yang mengendalikan kekuatan untuk menghentikan impor beras, maka persoalan beras bisa terselesaikan.

“Kita sudah mulut berbusa dengan bibir monyong agar hentikan impor beras. Karena selama ini data tidak jelas apakah kita perlu impor atau tidak. Sementara di lapangan kita surplus beras dari hasil panen petani,” kata Inas.

Inas menambahkan persoalan yang dihadapi bangsa ini adalah, selalu melakukan impor beras. Sementara data tentang luas sawah kita, hasil panen petani kita tidak jelas.

"Saya pernah tanya pada menteri tentang luas sawah yang ada di Indonesia ini berapa juga stok beras nasional kita berapa, ternyata soal luas sawah tidak akurat datanya begitu juga soa lll hasil panen petani kita. Yang ada di data mereka soal kebutuhan impor beras saja,” ujarnya.**(bbg)