• Nuriman khair

Gaungriau.com (MERANTI) -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meranti terus mengumpulkan aset Cagar budaya yang tersimpan di negeri tanah Jantan itu untuk didata dan dilestarikan keberadaanya.

Kabupaten Kepulauan Meranti turut menyumbang Cagar budaya bagi Provinsi Riau diantaranya ialah makam Tengku Sulung Tjantik, makam Datuk Setya Indra dan makam Gembala Sari sebagai warisan nenek moyang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak yang berwenang dalam upaya pelestariannya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Nuriman Khair mengatakan aset cagar budaya Meranti perlu diperhatikan dan dilestarikan.

"Cagar budaya di meranti telah kita data dan kita coba terus lestarikan. Cagar budaya ini sebagai aset daerah yang perlu di jaga keberadaannya dan merupakan tugas bersama dalam menjaganya" Kata Nuriman khair.

Menurut Kadis Nuriman, saat ini banyak cagar budaya yang rusak tetapi penanganannya selalu mengalami kendala dikarenakan anggaran yang terbatas. Bahkan, di daerah ini banyak situs cagar budaya yang sudah diubah dari bentuk semula.

"Bangunan kuno zaman penjajahan yang masuk sebagai cagar budaya sangat butuh perhatian. Kita terus mengajukan untuk ini, namun anggaran terbatas, ini sering dicoret. Kedepannya kami berharap harus diatur dalam Perda," Katanya.

Program pemeliharaan cagar budaya ini nantinya dimaksudkan agar generasi yang akan datang bisa mengenal dan menikmati apa yang telah terjadi pada masa lampau.

"Dukungan dan perhatian dari seluruh pihak sangat diharapkan, sehingga ke depan cagar budaya dapat terpelihara dengan baik dan dapat dinikmati anak cucu," katanya.

Warisan Budaya Tidak Benda (WBTB) pun perlu mendapatkan perhatian, dimana saat ini banyak WBTB di Kepulauan Meranti yang sudah terdaftar di Provinsi untuk dicatat di kementrian, namun terkendala biaya untuk kajian akademis hal ini jadi urung dilakukan.

"Warisan budaya tak benda itu butuh kajian akademis. Jadi, tidak serta merta didapatkan. Memang ada beberapa yang kita ajukan ke provinsi untuk didaftarkan ke kementerian, namun terkendala syarat yang dibutuhkan, seperti tidak adanya naskah akademik, ini jadi dicoret," katanya.

Sementara Anggota DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan SE mengatakan bantuan biaya perawatan dari pemerintah daerah terkait keberadaan cagar budaya tersebut harus ada sebab menurutnya kemungkinan besar, anggarannya bisa termasuk dalam pos bantuan sosial (Bansos). Bahkan, dia akan mengakomodir terkait permasalahan ini dengan mengusahakan pengajuan anggaran pada pembahasan APBD mendatang.

"Kita akan coba cek dulu di pos Bansos. Tapi, jika ternyata belum ada di sana, kita akan coba mengakomodir," ungkapnya.**(RIDON)