Gaungriau.com -- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti temuan hasil giat penegakan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2025. Acara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafarudin Poti, SH, MM, Selasa 24 Februari 2026

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu, di antaranya Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj Sumiartini, Unsur Forkopimda, termasuk perwakilan dari Kapolres, Kajari, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama Rokan Hulu, Dandim 0313/KPR yang diwakili oleh Danramil, Asisten I Setda Rohul, Drs H Yusmar MSi, Kadis Kominfo Rohul, Suharman Nasution, SPi MM, Para Kepala OPD, dan Camat se-Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syafarudin Poti menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan bentuk komitmen tegas pemerintah daerah dalam melindungi moralitas masyarakat.

"Ini adalah langkah nyata, bukan sekadar seremonial. Bukti ketegasan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi moralitas masyarakat kita," tegas Wabup dalam pidatonya.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi ribuan botol minuman keras (miras) serta peralatan yang mendukung aktivitas penyakit masyarakat (pekat). Wabup menekankan bahwa tidak ada ruang bagi praktik prostitusi maupun peredaran miras di Negeri Seribu Suluk.

Selain itu, Wakil Bupati memberikan penghargaan yang tinggi kepada semua anggota TNI, Polri, Kejaksaan, dan khususnya Satpol PP Rokan Hulu atas usaha keras dan kerja sama dalam menjalankan penegakan hukum di lapangan.

Di akhir bicaranya, Syafarudin Poti mengajak semua elemen masyarakat, termasuk pemimpin adat, organisasi masyarakat, LSM, dan jurnalis yang hadir, untuk aktif mengawasi lingkungan masing-masing. Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu melaporkan tindakan yang mengganggu ketertiban dan moral kepada pihak yang berwenang.

Acara diakhiri dengan pelaksanaan pemusnahan barang bukti secara simbolis oleh Wakil Bupati bersama unsur Forkopimda sebagai tanda dimulainya penegakan hukum yang lebih ketat di tahun ini. (Kominfo/).