• Roni Amriel

PEKANBARU -- Pemadaman listrik yang terus terjadi setiap tahun di Kota Pekanbaru dan Riau secara umum tidak pernah ada solusi. Masyarakat diminta segera diberi kompensasi.

"Pernah ndak terpikir PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Okelah hal-hal yang sistemik dan teknis itu tidak semudah membalik telapak tangan, kalau tidak dimulai PLN maka setiap tahun krisis listrik akan terjadi," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amril, Kamis 8 Oktober 2015.

Dikatakan Roni, PLN juga diminta melakukan survei berapa kerugian masyarakat. "Jangan kerugian PLN saja dihitung, kerugian warga juga, buat permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat," terangnya.

Dikatakan Politisi Partai Golkar ini, bahwa sejak dahulu pihaknya di Komisi IV yang memang mitra kerja PLN telah mempertanyakan dalam rapat kerja (hearing) apakah PLN tidak memiliki perencanaan yang baik untuk mengatasi krisis listrik ini.

"Apakah PLN tidak punya tenaga Litbang pemikir-pemikir teknis yang memikirkan apa langkah strategis agar pemadaman ini tidak ada lagi kedepannya, apakah dengan menginisiasi pemko/pemkab, membuat proposal perencanaan, agar ada kepastian, rencana 25 tahun kedepan, agar konkrit dia," tanya Roni.

Pihaknya menyarankan agar ada konsekuensi yang ditanggung PLN jika pemadaman ini masih saja terjadi bahkan semakin tahun semakin parah. .

"Ndak bisa begitu, masyarakat diminta kewajiban mereka (bayar listrik tepat waktu), tidak ada toleransi, lambat bayar putus, kelebihan bayar tidak dikembalikan, ini konsekuensi BMUN yang monopoli. Tapi masyarakat tetap butuh listrik, kalau kondisi seperti ini kita ingin PLN punya program konkrit dan jelas, jangan sistemik sampaikan, kita ndak mau tahu, masyarakat ndak mau tahu itu," ujar Roni lagi.