RENGAT -- Lambannya penanganan kasus dugaan korupsi proyek optimalisasi kelistrikan RSUD Indrasari Rengat yang dilaksanakan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) senilai Rp 8,2 Miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat sejak dilaporkan pada November 2015, membuat salah satu tokoh masyarakat Inhu pesimis terhadap kinerja Kejari Rengat.
Hatta Munir mantan anggota DPRD Inhu yang juga Ketua LSM MPR Ber-Nas (Masyarakat Peduli Reformasi Berwawasan Nasional) meminta agar kasus tersebut ditangani oleh Kejati Riau atau Kejaksaan Agung.
Rasa pesimis ini disampaikan tokoh masyarakat Inhu Hatta Munir saat berbincang, Senin 18 April 2016 di Pematang Reba menegaskan, keterbatasan personil dan kedekatan institusi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) yang mungkin membuat kasus yang menjadi perhatian khalayak ramai ini, tak kunjung ada kejelasan.
"Melihat situasi tentang perkembangan kasus dugaan korupsi proyek optimalisasi listrik RSUD Indrasari hingga saat, menimbulkan rasa pesimis terhadap kinerja Kejari Rengat yang menangani kasus tersebut," ujarnya.
Sebab hingga saat ini tidak ada kejelasan, sejak dilaporkan pada November 2015, mungkin ini disebabkan keterbatasan personil atau rasa sungkan, karena sama-sama dalam Forkompinda Inhu.
Dengan rasa pesimis tersebut, pihaknya berpendapat ada baiknya proyek yang sangat dibutuhkan saat padamnya listrik PLN namun saat ini mangkrak, tak beroperasi lebih baik ditangani Kejati Riau atau Kejaksaan Agung, agar supremasi hukum dapat ditegakkan dan reputasi kejaksaan dapat terjaga ditengah masyarakat.
"Agar tidak ada syak wasangka atau tudingan miring terhadap institusi yang masih dibutuhkan masyarakat untuk penegakan hukum ini, ada baiknya kasus dugaan korupsi proyek Distamben ini ditangani Kejati Riau atau Kejaksaan Agung," jelasnya.**(ali)
