• Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi saat mengikuti Rakernas bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.

SIAK -- Untuk bisa melakukan penyesuaian terhadap krisis yang sedang terjadi, Pemerintah Pusat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengambil langkah penyesuaian. Daerah juga dituntut harus kreatif serta harus mampu meringankan beban negara dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai potensi yang dimiliki.

Hal tersebut disampaikan Bupati Siak Syamsuar, usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 di Jakarta, Selasa 20 September 2016. Sebelumnya Syamsuar juga mengikuti pembukaan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Turut hadir mendampingi, Kepala DPKAD Arifadillah, Kepala Dinas Kesehatan Toni Chandra, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Irving Kahar serta Inspektur Daerah Faly Wurendarasto.

Menindaklanjuti pertemuan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan itu, Syamsuar mengatakan akan melakukan evaluasi perkembangan realisasi keuangan daerah. 

"Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah evaluasi kegiatan pembangunan, yang sekiranya menjadi kebutuhan mendesak akan kita jadikan prioritas," sebut Syamsuar.

Selain itu, Bupati dua periode ini juga akan menginventarisasi kemajuan proyek-proyek yang telah ditenderkan, Satu persatu akan di evaluasi perkembangan fisik dan keuangannya.

"Sepulang dari sini kami akan evaluasi semua satker, agar nanti kita dapat menghitung berapa kekuatan anggaran yang harus dibayarkan pada akhir tahun nanti," jelasnya.

Orang nomor satu negeri istana ini juga berharap, seluruh aparatur dilingkungan Pemkab Siak dan masyarakat dapat memaklumi dinamika keuangan negara saat ini. Syamsuar menyebut ditengah kondisi ini Pemda harus kreatif mencari jalan keluar pembiayaan pembangunan di daerah.

“Kita harus mampu mengambil peran dengan mencari peluang bagi daerah. Kita harus memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan daerah dimasa-masa yang akan datang, salah satunya dengan menagih tunggakan retribusi daerah yang belum dibayarkan hingga saat ini," tutupnya.**(jas)