PEKANBARU -- Seiring dengan perkembangan global perubahan budaya yang tak terelakan, santri harus memberikan respon positif dan mengikuti perkembangan tersebut dalam suatu hal yang positif.
Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah pusat telah menaruh perhatian khusus kepada santri, ulama dan kiai. Perhatian khusus tersebut dengan menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.
Penetapan itu karena pemerintah menilai peran santri, ulama dan Kiai dalam perjuangan kemerdekaan memiliki peran yang besar. Hal itu dikatakan Menteri ketika menghadiri apel akbar Hari Santri Nasional tingkat Provinsi Riau, di halaman kantor Gubernur Riau, Kamis 6 Oktober 2016, lalu.
Sementara Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman mengatakan kalau banyak lulusan santri-santri yang telah berhasil menunjukan eksistensinya didalam berpolitikan dan kemimpinan Indonesia. Seperti, Menteri Ketenagakerjaan RI, M Hanafi Dahkiri dan Khofifah selaku Menteri Sosial RI," ujar Gubri.
Untuk itu ia berharap agar para santri harus menunjukan eksistensinya, karena Menteri Ketenagakerjaaan, Menteri Sosial juga alumni pesantren. santri juga harus bisa mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Santri juga memiliki peran dalam pembangunan dengan meningkatkan ilmu pengetahun dan teknologi.
“Santri menjadi pribadi yang utuh ke depan. Selain iman dan taqwa yang ada pada diri santri juga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan keduanya ini disatukan dalam payung pendidikan di pondok pesantren," ungkap Gubri.
Gubri menjelaskan, saat ini untuk Kota Pekanbaru sebanyak 2392, Kabupaten Kampar 204 santri, Pelalawan 100 santri, Siak 450, Bengkalis 20, Rohil 60, Rohil 10, Inhil 90 santri, Inhu 90, Meranti 20, Kota Dumai 70, dan Kuansing 45.
“Kehadiran ribuan santri se Riau pada peringatan Hari Santri Nasional, bisa membuktikan bahwa santri mengangkat harkat dan martabat santri tingkat nasional. Bapak Hanif Dhakiri adalah seorang santri, hingga menjadi menteri seperti saat ini. Kita harap kedatangan Pak Menteri bisa menjadi semangat bagi santi," katanya.
Perhatian khusus yang diberikan pemerintah Provinsi Riau kepada pesantren, dikatakan Gubernur sebagai bagian Pemprov Riau dalam membangun mentalitas, moral dan etika, atau lebih tegas lagi karakter (moral and character building) peserta didik, serta menumbuhkan akhlak mulia, moral, budi pekerti atau karakter peserta didik merupakan langkah paling fundamental dan dasariah untuk membentuk karakter bangsa.
Gubernur Andi Rachman, juga mengatakan, sebahagian besar cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat Riau tertuang dalam Visi Riau 2020. Namun, tinggi dan luhurnya suatu cita-cita masyarakat itu diukur dari sejauh mana cita-cita tersebut mengandung nilai agama, filosofi, moral dan budaya.
Filosofi pembangunan daerah pemerintah Provinsi Riau mengacu kepada nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu sebagai kawasan lintas budaya yang telah menjadi jati diri masyarakatnya sebagaimana terungkap dari ucapan Laksamana Hang Tuah, "Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa Hilang Dua Terbilang, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Takkan Melayu Hilang di Bumi".
Budaya Melayu adalah budaya yang dibangun atas nilai-nilai ke-Melayuan yang bersumber dari nilai-nilai atau ajaran Islam. Karena itu, budaya Melayu identik dengan Islam. Bagi masyarakat Riau, nilai-nilai ke-Melayuan yang mereka pegang tersebut baik secara sadar atau pun tidak sadar, langsung maupun tidak langsung, sesungguhnya sudah mereka jalankan selama puluhan bahkan ratusan tahun silam, jauh sebelum dicanangkannya Visi Riau 2020. Visi Riau 2020 secara eksplisit ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No.36 tahun 2001 yakni,
"Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Di Asia Tenggara Tahun 2020 Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir Dan Bathin," jelasnya.
Makna dari pernyataan tersebut menegaskan bahwa apapun tujuan yang ingin dicapai, betapa pun tinggi dan luasnya cita-cita tersebut, haruslah tetap berjalan dalam koridor agama.
Terkandung juga makna bahwa betapa pun hebat, megah dan gemerlapnya pembangun fisik-material yang dicapai oleh suatu bangsa, tidak akan ada nilainya kalau masyarakat jauh dari agama. Oleh karena itu, lingkungan masyarakat yang agamis adalah harga yang tidak bisa ditawar lagi dalam mewujudkan Visi Riau 2020.
Pilihan untuk menetapkan rumusan Visi Riau 2020 seperti tersebut di atas, tentunya didasari oleh pertimbangan yang amat matang dengan menggali nilai-nilai filosofis yang berakar dari budaya dan kehidupan masyarakat Riau yaitu budaya Melayu.
"Dan kalau kita berbicara tentang Melayu, mau tidak mau pastilah berkaitan dengan Islam. Karena Islam (Syariat Islam) itu menjadi bingkai tempat terkaitnya budaya Melayu. Bahkan dalam konteks budaya, penggunaan kata Melayu dan Islam seringkali saling mengisi dan merujuk satu dengan yang lain," ujarnya.
Dalam mewujudkan Visi Riau 2020 tersebut, lanjut Gubri, Pemerintah Provinsi Riau telah menyatakan komitmen dan melakukan berbagai langkah strategis pembangunan. Hal tersebut semuanya terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2014-2019.
Dalam RPJMD itu terdapat sembilan penekanan yang salah satunya menyangkut keagamaan yaitu, "pembangunan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa". "Semua penekanan itu mengarah kepada pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat,"sebutnya.
Demi memantau kinerja dan program-program tersebut dan sejalan dengan APBD Riau 2016, Gubri Arsyadjuliandi Rahman mengaku akan memantau secara terjadwal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Tujuannya, agar kegiatan yang dijalankan masing-masing SKPD tidak keluar dari jalur RPJMD yang sudah disahkan.
"Kita ingin seluruh kegiatan SKPD berhubungan dan berkaitan dengan RPJMD yang telah ditetapkan," tegasnya.
Arsyadjuliandi juga mengatakan, pencapaian yang ingin diwujudkan melalui pokok-pokok visi tersebut adanya keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi melalui pelayanan dasar yang berkualitas, infrastruktur yang memadai dan pembangunan berkelanjutan dengan aparatur yang andal dan tetap berada dalam nilai agama, filosofi, moral dan budaya.
Sejauh menyangkut krisis mentalitas dan moral peserta didik, ada beberapa masalah pokok yang menjadi akar krisis mentalitas, moral dan etika di lingkungan pendidikan. Pertama, arah pendidikan telah kehilangan objektivitasnya.
Selama ini, lembaga pendidikan seolah bukan lagi merupakan tempat peserta didik melatih diri untuk berbuat berdasarkan budi pekerti luhur, moral, dan akhlak mulia.
Proses pendewasaan diri tidak berlangsung baik di lembaga pendidikan, yang bertugas mempersiapkan mereka meningkatkan kemampuan merespons dan memecahkan masalah dirinya sendiri maupun orang lain secara bertanggung jawab.
Pemecahan masalah secara tidak bertanggung jawab, seperti melalui tawuran dan kekerasan lain, merupakan indikator tidak terjadinya proses pendewasaan melalui sekolah. Ketiga, proses pendidikan di sekolah sangat membelenggu peserta didik dan, juga para guru.
Hal ini karena formalisme sekolah dan beban kurikulum sangat berat (overloaded). Akibatnya, hampir tidak tersisa ruang bagi para peserta didik untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas kognisi, afeksi, dan psikomotoriknya.
Interaksi sosial di sekolah hampir kehilangan human dan personal touch-nya hampir serbamekanistis dan robotis. Beban kurikulum berat yang masih saja hampir sepenuhnya diorientasikan pada pengembangan ranah kognitif.
Gubri menambahkan, para santri untuk dapat menjadi agent of change, dan pesantren dituntunt untuk pertahankan pendidikan keagamaan diera globalisasi. Agar santri menjadi pribadi muslim kedepan, antara imtek dan impek, dan diharapkan menteri untuk bisa ikut sertakan balai pelatihan di pondok pesantren.
"Hal ini menunjukkan eksistensi santri dalam dunia politik dan kepemimpinan di Indonesia. Ini harus jadi motivasi bagi para santri untuk terus membangun Indonesia lebih maju ke depannya tanpa lupa akan pendidikan agama,"kata Gubernur.**(Adv/Humas)
