PEKANBARU -- Pemko Pekanbaru telah melakukan uji coba sistem pajak online. Namun Komisi II DPRD Kota Pekanbaru mempertanyakan karena bank swasta dalam hal ini Bjb yang menjadi mitra pemerintah, bukan bang daerah.
"Pajak online kenapa dilakukan dengan Bjb, kenapa demikian, kami Komisi II belum mendengarkan secara langsung kenapa pilihak Dispenda jatuh ke sana pilihannya, kenapa tidak diperdayakan ke Bank Daerah, kita kan ada Bank Riau kepri, kenapa tidak kerjasama dengan mereka. Gunakan IT yang mereka miliki," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, Senin 31 Oktober 2016.
Ditegaskan Politisi Demokrat ini, bahwa terkait Dispenda gunakan bank swasta dalam hal kerjasama sistem Pajak Online hingga setakat ini belum ada koordinasi dengan legislatif. Maka Komisi II akan menjadwalkan hearing dengan Dispenda Pekanbaru guna mempertanyakan kajian sistem pajak online ini.
"Kita akan panggil, mendengar alasannya kenapa demikian, apa kontribusi Bjb kepada kita, apa keuntungan mereka dapat dari situ. Karena sampai akhir ini kita tidak temukan kajian itu, apa sudah disiapkan secara matang," ucapnya.
Kemudian persoalan yang disoroti Komisi II juga mengenai enam lokasi percobaan yang kini dilakukan Dispenda hanya kepada tempat usaha kecil seperti tempat karaoke keluarga. Padahal menurut Azwendi, potensi pajak itu yang besar ada di sektor tempat hiburan malam, mal, hotel, dan restoran.
"Kenapa tidak tempat hiburan besar, seperti XP, MP, sebagai sampel, karena kita menduga selama ini pajak mereka tidak sesuai pembayarannya, hanya di bawah Rp10 juta sebulan, itu prioritaskan untuk PAD kita, potensi pajak sangat besar hiburan, hotel dan restoran, cari yang ramai, jangan yang sepi," sarannya.
Untuk menertibkan sistem pajak online ini, Azwendi meminta pemerintah tidak tanggung-tanggung, jika perlu libatkan pihak keamanan agar tidak lagi terjadi kebocoran PAD. "Alat sudah kita gunakan, maka harus ditertibkan semua menjadi sistem online sehingga tidak lagi terjadi kebocoran di sana-sini," harapnya.**(dwi)
