PEKANBARU -- Komisi Pembertasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rembuk Integritas Nasional dalam upaya merajut nusantara dalam bingkai budaya integritas nasional, di Hotel Aryaduta, Rabu 7 Desember 2016.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi dalam sambutannya mengatakan bahwa komitmen dan integritas merupakan hal yang penting dalam memberikan layanan yang prima.
"Dengan dilaksanakannya kegiatan Rembuk Integritas Nasional diharapkan akan memunculkan testimoni-testimoni dari peserta rembuk," ujar Hijazi.
Hijazi juga berharap agar Rembuk Integritas Nasional yang digelar ini semata-mata tak hanya menjadi ajang seremonial belaka.
Sementara Ketua KPK Agus Raharjo, indeks Persepsi Korupsi di Indonesia terbilang cukup tinggi, mengingat indeksnya hampir melampaui Thailand dan Filipina. Ini menunjukkan bahwa banyaknya pejabat yang ditangkap oleh KPK belum tentu membuat suatu negara lekas bersih dari tindak pidana korupsi.
"Sejak tahun 1999, Indeks Persepsi Indonesia hanya berada dalam skala 10 dan ini pun sempat stagnan di tahun 2009-2010. Sekarang kita sangat dekat dengan skala Thailand dan Filipina," kata Agus Rahardjo, seperti mengutip MC Riau.
Ia pun menegaskan, bahwa upaya memberantas korupsi bukan hanya menjadi porsi penegakan hukum semata, tetapi juga perlu mengedepakan aksi pencegahan. Diantaranya melalui menanamkan integritas diri dan pendidikan anti korupsi.
Sementara itu, salah satu penyebab mengapa korupsi masih saja terus terjadi, Agus menilai ini disebabkan anggaran pemerintah pusat yang mengalami peningkatan dibandingkan dulu. Dimana, APBN Indonesia mencapai Rp2.200 triliun.
"Untuk dana desa saja ada sekitar Rp600 juta. Itu untuk setiap desa. Kalau tidak benar pengelolaannya, Makanya banyak yang ditangkap karena yang dikelola besar," pungkasnya.**(nik)
