TEMBILAHAN -- Eksekutif dan legislatif Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk fokus pada pembenahan kerusakan perkebunan kelapa masyarakat. Tidak perlu kebijakan baru dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Resi Gudang, dimana kebijakan tersebut malah menimbulkan polemik baru di masyarakat.
Ungkapan tersebut disampaikan Mahasiswa Unisi Tembilahan Jakfar, kepada media ini, Selasa, 24 Nopember 2015. Dikatakannya, untuk membuat kebijakan, perlu penelitian yang dalam. Agar nantinya kebijakan tersebut tidak menghamburkan anggaran.
"Saat ini kemampuan anggaran perbaikan dan tingkat kerusakan perkebunan tidak sebanding. Dimana kerusakan lahan karena intruksi air laut, lebih tinggi dibanding kemampuan pemerintah membangun tanggul," ujarnya.
Itu baru satu persoalan, padahal yang terjadi dengan kelapa ada banyak masalah. Contoh lainnya seperti serangan hama di banyak kecamatan, kondisi lahan perkebunan yang kritis dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.
"Persoalan harga, saat ini bukan jadi masalah utama. Tapi empat persoalan tadi yang lebih penting. Kebutuhan pasar lebih besar bila dibandingkan dengan tingkat produksi kelapa Inhil. Pembeli menaikkan harga untuk mendapatkan kelapa, kalau tidak mereka tidak dapat kelapa. Dengan kondisi itu, apa perlunya kita membangun resi gudang, "ujarnya.
Ia menambahkan, apa yang diucapkan bukanlah tanpa dasar. Saat ini tidak ada antrian warga yang ingin menjual kelapa di perusahaan. Kapal pengangkut kelapa ke Malaysia juga harus parkir sekian lama untuk mencukupi muatan. Ditambah dengan berapa banyak toke kelapa yang bangkrut karena tidak mendapat jatah kopra.
"Dari apa yang kita lihat, rasanya memang tidak tepat kebijakan resi gudang digulirkan. Kebijakan baru tersebut tentu akan menyedot anggaran lagi. Cukup sudah enam proyek multiyear, jembatan timbang Rumbai Jaya dan beberapa proyek lainnya yang terkesan mubazir anggaran," tukasnya.
Padahal proyek tersebut peran eksekutif dan legislatif. Tapi saat gagal masing-masing lepas tanggung jawab. "Entahlah kalau eksekutif dan legislatif punya data luar biasa sampai tetap ingin melanjutkan kebijakan ini. Atau memang ada pesanan sekelompok orang yang memiliki kepentingan terkait kebijakan itu," singgung Jakfar. ** (Suf)
