TEMBILAHAN -- Tolak rencana pembangunan Kanto Bupati baru, berbagai elemen masyarakat berencana melakukan aksi turun ke jalan dalam waktu dekat ini. Ada dua lokasi yang aka mereka datangi untuk orasi, Kantor Bupati dan DPRD Inhil.
Pernyataan itu disampaikan oleh Firmansyah, selaku Kordinator Lapangan (Korlap), kepada media ini Selasa, 8 Desember 2015. Saat ini menurutnya, sedang disusun konsep dan surat pemberitahuan kepada Polres Inhil terkait aksi yang akan mereka lakukan.
"Kita meminta kepada Pemkab Inhil dan DPRD untuk tidak meneruskan rencana pembangunan Kantor Bupati Baru. Banyak sektor lain yang meski dibenahi dan dialokasikan anggarannya terlebih dahulu," ujar Firmansyah.
Saat ini tambahnya, masyarakat Inhil tidak butuh gedung baru. Untuk urusan makan dan bisa menyekolahkan anak sulit. Jadi alangkah baiknya Pemda dan DPRD fokus pada pembenahan persoalan tersebut.
Selain itu tegasnya, pembangunan kantor bupati yang baru betul betul tidak cocok saat ini, apalagi dengan menggunakan dana APBD Inhil. Bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat Inhil lah yang membutuhkan aliran APBD Inhil itu.
"Sumber ekonomi kita sedang terganggu, kesehatan dan pendidikan generasi kita juga jauh dari standar, masa pikiran kita, diarahkan untuk hal lain, " jelasnya.
Angka Rp 120 miliar dalam tiga tahun menurut Firmansyah sungguh angka yang besar jika diperuntukkan untuk penyelamatan perkebunan rakyat serta untuk perbaikan mutu kesehatan dan pendidikan.
"Pakai saja gedung gedung yang saat ini banyak tidak terurus di Kota Tembilahan, jika masih kurang ruangan, " kata Firman yang juga Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri (Peran) menyarankan.
Saat ini, segala sasaran diarahkan ke DPRD. Seperti yang diungkapkan Kepala Bappeda Tengku Jauhari. "Kita sudah usulkan, sekarang tergantung dewan saja lagi," katanya kepada beberapa media beberapa waktu lalu.
Sementara itu tiga pimpinan DPRD Inhil DR H Ferryandi, DR H Maryanto dan DR H Sahrudin terkesan enggan memberikan komentar terkait pro kontra rencana pembangunan tersebut. Mereka malah mengarahkan untuk menanyakan langsung ke Ketua DPRD.
Sedangkan Dani M Nursalam Ketua DPRD Inhil, tidak memberikan penjelasan rinci dan pasti. Bahkan janjinya untuk konfrensi pers dengan rekan-rekan media, Senin, 7 Desember 2015 batal. "Mohon maaf, tadi sibuk betul. Ada rapat," katanya.** (suf)
