TEMBILAHAN -- Bupati Inhil HM Wardan, membatalkan rencana pembangunan Kantor Bupati yang diwacanakan akan menggunakan dana dari APBD murni Inhil tahun 2016. Alasan pembatalan untuk memprioritaskan pada sektor perkebunan, pendidikan dn kesehatan
Bahkan pembatalan tersebut menurut Bupati, telah ia bicarakan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Karena banyak masih banyak yang jadi prioritas, makanya kita batalkan untuk sementara waktu," kata Wardan kepada sejumlah awak media, Kamis 17 Desember 2015.
Mantan Kepala Dinas Provinsi Riau tersebut, menyatakan komitmen akan tetap melanjutkan rencana pembangunan Kantor Bupat tersebut. Solusinya dengan mencari dana dari APBD provinsi dan APBN.
"Kita akan tetap melanjutkan pembangunan tersebut dimasa mendatang. Tapi akan kita fokuskan dengan menarik dana dari provinsi dan pusat," janji Wardan.
Sebelumnya, sejumlah elemen seperti pemuda, mahasiswa dan LSM menolak rencana pembangunan Kantor Bupati tersebut. Bahkan mereka melakukan dialog tertutup di Aula Kantor Bappeda Inhil, Kamis 17 Desember 2015.
Dimana, pertemuan dipimpin langsung oleh Plt Sekdakab Inhil H Fauzar SE, didampingi Kepala Bappeda Inhil Tengku Jauhari dan Kepala Satpol PP TM Syaifullah.
Firmansah Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri (Peran), kepada media ini melalui HP mengapresiasi pembatalan yang dilakukan oleh Bupati. Menurutnya, merekavsetuju dengan pembangunan tersebut, asalkan bisa menggunakan dana dari APBD provinsi dan pusat.
"Siapa yang tidak ingin Kantor Bupati yang megah, karena itu akan jadi kebanggaan masyarakat Inhil. Tapi harus mampu mencari dana dari provinsi dan pusat.Itulah yang menjadi tugas Bappeda Inhil," ujar Firmansyah.
Tambah Firmansah, ia menyesalkan sikap SKPD yang selama ini hanya bisa mengekor kemana Bupati. Padahal ada begitu banyak anggaran di provinsi dan pusat yang bisa di tarik ke Inhil, termasuk untuk pembangunan Kantor Bupati. Sangat disayangkan itu tidak mampu dilakukan, termasuk Bappeda Inhil.
"Bappeda Inhil jangan cuma menyusun dan mengetik usulan anggaran APBD Inhil, tapi juga pro aktif untuk mencari dana dari luar. Kasian Bupati kalau kerja cuma sendiri, saat ada masalah, Bupati juga yang harus tanggungjawab dan dipersalahkan," ujarnya.**(suf)
