• Eka Putra S Sos

PELALAWAN -- Guna mengantisipasi pemangkasan  APBD Pelalawan sebesar Rp 262 miliar dari APBD yang disahkan sebesar Rp. 2,160 Triliun sehingga menyebabkan pemotongan anggaran rata per SKPD sebesar 39 persen,Dewan meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk memaksimalkan pendapatan non migas.

"Menurunnya harga minyak dunia merupakan sumber terjadinya pengurangan DBH ini. Tapi ya sudahlah untuk urusan minyak mari Kita tinggalkan.Sekarang bagaimana Kita mengoptimalkan potensi yang ada diluar migas seperti pajak dan retribusi yang Jelas - Jelas pendapatannya didepan mata," papar Ketua Komisi 1 DPRD Pelalawan Eka Putra S Sos kepada media ini, Rabu 10 Februari 2016.

Menurut Eka Putra, ini kali kedua pemotongan DBH oleh Pelalawan,dimana pada tahun lalu pemotongan anggaran per SKPD mencapai 15 persen,Dimana pemotongan tahun lalu hampir Rp.260 milyar. 

"Seharusnya Kita lebih siap, pengurangan DBH terjadi diseluruh Indonesia.Banyak potensi pendapatan Kita yang harus dikelola Lebih baik lagi dalam mendongkrak PAD.Pajak, retribusi, BLUD, galian C merupakan bentuk-bentuk pendapatan yang harus Lebih digali Pemerintah Daerah," ungkapnya.

Terkait dengan pemotongan 39 persen setiap SKPD sebagai dampak dari pemangkasan DBH ini,Dewan meminta SKPD untuk Lebih selektif dan Lebih cermat prioritas kegiatan disatuan kerjanya. 

"Kegiatan yang bersifat pelatihan ataupun kegiatan fisik yang bisa ditunda tentunya bisa untuk dimasukkan dalam kegiatan yang tidak dilaksanakan.Hendaknya lebih jeli mana yang harus diprioritaskan dan Mana yang bisa ditunda," tutupnya.**(ham)