TEMBILAHAN -- Sekertaris Komisi IV Dewan DPRD Inhil, Herwanissitas meminta agar Dinas Kesehatan memperhatikan proses pelayanan kesehatan dipelosok desa. Untuk itu Dinas harus tegas dalam pemenempatan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honor (TH).
"Jangan sampai tenaga kesehatan di pelosok desa itu tidak ada, karena masyarakat wajib mendapatkan pelayanan kesehatan bukan hanya dikota saja," Pungkas Herwanissitas, Sabtu 27 Februari 2016.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebutkan, masalag ini sudah carut marut bak benang kusut, makanya dewan sering mengkritisi petsoalan tersebut. Hal itu menurutnya wajar sebagai wakil rakyat memang harus mendengar langsung keluhan masyarakat.
"Walaupun kita banyak ngomong tetapi tetap sesuai apa yang mereka keluhkan dan itu mesti kita tanggapi dengan baik, sesuai prosedur yang berlaku di DPRD," katanya .
Dewan juga mengharapkan tidak ada lagi proses pungutan liar terhadap proses melahirkan di puskesmas, karena sudah di tanggung oleh negara, dan meminta kepada puskesmas untuk sosialisasikan terus program tersebut agar mereka tidak ke dukun dan dapat menekan angka kasus kematian ibu yang melahirkan serta bayi.
"Kami minta Dinkes terus memantau puskesmas agar tidak melakukan pungutan liar tentang biaya ibu melahirkan, karena pembiayaan itu sudah di tanggung oleh negara, dan puskesmas terus sosialisasikan program tersebut agar kita tidak lagi pada tahun depan menjadi rangking buruk terhadap kematian ibu dan bayi," tegasnya.**(suf)
