BAGANSIAPIAPI -- Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang merupakan bagian dari Propinsi Riau memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat luar biasa. Jika digali dan dikembangkan secara maksimal maka negeri yang berjuluk seribu kubah ini akan kaya raya dan tumbuh maju jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di NKRI. Sayangnya, prosedur dari birokrasi seringkali terhambat dengan ketentuan dari pemerintah pusat yang membuat pembangunan melambat.
"Kita lihat visi dan misi dari bupati Rohil untuk membangun negeri ini sangat bagus, tinggal lagi bagaimana membangun kekompakan dengan menggabungkan tiga unsur yakni pemerintah, cendikiawan, dan masyarakat. Jika ini bisa digabungkan maka daerah akan bisa lebih maju dan pembangunannya berkembang dengan pesat, "kata ketua Presedium Majelis Nasional KAHMI, Prof Dr Mahfud MD disela-sela mengunjungi Kelenteng Ing Hok King, Kamis 17 Maret 2016 sore kemarin, di Bagansiapiapi.
"Pontesi yang ada dirohil seperti SDA yang di miliki sangat bagus dan luar biasa, hanya saja prosedur- prosedur birokrasi terbentur dengan ketentuan dan aturan dari pusat yang menghambat pegembangan pembangunan di daerah. Salah satu contohnya adalah batas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan larangan memungut pajak hasil kelautan, "kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berjanji akan membantu pemkab rohil untuk menyampaikan kepemerintah pusat agar aturan yang ada disusun secara profesional agar pemerintah daerah bisa lebih maju. "insaallah nanti saya sampaikan keteman-teman yang ada dijakarta agar bisa mengambil kebijakan dan wewenang pemerintah daerah, "janjinya.
Menurutnya lagi, daerah kalau diberikan keleluasaan akan terlihat maju. Namun, masalahnya pengawasan sudah ada aturannya dan kita hanya menjalankannya."jadi pusat itu tidak perlu khawatir akan penyalahgunaan wewenang, berikan kepercayaan bagi daerah biar cepat maju, "pungkas Mahfud.**(adv/pemkab/rif)
"Kita lihat visi dan misi dari bupati Rohil untuk membangun negeri ini sangat bagus, tinggal lagi bagaimana membangun kekompakan dengan menggabungkan tiga unsur yakni pemerintah, cendikiawan, dan masyarakat. Jika ini bisa digabungkan maka daerah akan bisa lebih maju dan pembangunannya berkembang dengan pesat, "kata ketua Presedium Majelis Nasional KAHMI, Prof Dr Mahfud MD disela-sela mengunjungi Kelenteng Ing Hok King, Kamis 17 Maret 2016 sore kemarin, di Bagansiapiapi.
"Pontesi yang ada dirohil seperti SDA yang di miliki sangat bagus dan luar biasa, hanya saja prosedur- prosedur birokrasi terbentur dengan ketentuan dan aturan dari pusat yang menghambat pegembangan pembangunan di daerah. Salah satu contohnya adalah batas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan larangan memungut pajak hasil kelautan, "kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berjanji akan membantu pemkab rohil untuk menyampaikan kepemerintah pusat agar aturan yang ada disusun secara profesional agar pemerintah daerah bisa lebih maju. "insaallah nanti saya sampaikan keteman-teman yang ada dijakarta agar bisa mengambil kebijakan dan wewenang pemerintah daerah, "janjinya.
Menurutnya lagi, daerah kalau diberikan keleluasaan akan terlihat maju. Namun, masalahnya pengawasan sudah ada aturannya dan kita hanya menjalankannya."jadi pusat itu tidak perlu khawatir akan penyalahgunaan wewenang, berikan kepercayaan bagi daerah biar cepat maju, "pungkas Mahfud.**(adv/pemkab/rif)
