TEMBILAHAN -- Ramah, demikian kebanyakan kesan pertama yang muncul di benak banyak orang ketika pertama bertemu dengan Hj Alvi Furwanti Alwie, sosok perempuan yang lahir pada 1970 itu.
Sosok yang pernah menjabat Kepala Bappeda Inhil pada Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan Menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Inhil pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 ini telah melahirkan delapan karya tulis dalam hidupnya.
Belakangan ini aktivitasnya dipastikan akan bertambah sibuk setelah memutuskan untuk terjun kekancah politik. Sebelumnya selain dikenal sebagai pejabat, ibu dua anak ini dikenal sebagai akademisi dan duduk sebagai Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Program Pasca Sarjana Universitas Riau dan sebagai Dosen Berprestasi Universitas Riau tahun 2006.
Ahir ini, namanya sering dikaitkan dengan Pilkada 2018 mewakili perempuan Inhil. Bukanlah tanpa alasan sosok wanita yang pernah menimba ilmu di Universitas Riau, Unpad Bandung dan Brawijaya Malang ini, sebagai anak jati diri Inhil, ia merasa terpanggil untuk membenahi berbagai permasalahan yang ada.
"Melihat kondisi Inhil saat ini, saya merasa terpanggil untuk membenahi berbagai permasalahan. Maka saya tekadkan diri untuk terjun ke dunia politik," bebernya.
Dengan memiliki kualifikasi nasional sebagai komisaris BPR, sudahlah barang tentu ia sangat memahami dinamika usaha di sektor riil yang sebagian besar di gerakkan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah.
Makanya dengan tekad yang kuat, ia siap untuk majunya Pilkada mendatang. Untuk itu ia sudah menetapkan visi perjuangannya, yakni mewujudkan Kabupaten Inhil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di bagian Selatan Provinsi Riau tahun 2022.
Agar terwujudnya visi tersebut, berbagai langkah dan kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya, yang dirangkum dalam misi perjuangan ke depan, yakni meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas penduduk.
Tidak hanya sampai disitu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan kelautan, meningkatkan jaringan perdagangan, industri berbasis potensi daerah dan Pariwisata, serta penguatan kelembagaan Pemerintahan.
Kemudian, yang juga tidak kalah pentingnya adalah menentukan arah perjuangan pada peningkatan pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastuktur, yang merupakan kewajiban utama Pemerintah Daerah dengan adanya otonomi.
"Sedangkan kehidupan beragama adalah napas kehidupan di Inhil,"ungkap Wanita yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya di Pasca Sarjana Manajemen Universitas Riau itu.**(suf)
